Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa proses transplantasi organ di Indonesia telah menjadi lebih mudah berkat Undang-Undang Kesehatan yang disahkan oleh DPR.
\”Dengan regulasi ini, ada kesempatan untuk melakukan transplantasi organ di Indonesia,\” ujarnya dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Minggu.
Beliau mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sakit dan harus mendapatkan transplantasi organ, namun pelayanan tersebut tidak dapat dilakukan di dalam negeri.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menunjuk 17 rumah sakit pemerintah untuk menyelenggarakan layanan transplantasi organ untuk ginjal, kornea, dan lainnya.
\”Undang-undang (terkait kesehatan) telah diperbaiki, sehingga proses transplantasi organ menjadi lebih mudah,\” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, untuk melakukan edukasi publik tentang transplantasi organ.
Menurut Sumadi, kerjasama dengan organisasi keagamaan penting agar pemahaman tentang sumbangan organ mendapat dukungan dari masyarakat.
Saat ini, obat yang dibutuhkan untuk transplantasi organ belum lengkap di Indonesia. Oleh karena itu, kementerian telah meminta Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendukung penyediaan obat tersebut.
\”Kami telah menetapkan 17 rumah sakit yang dapat melakukan transplantasi organ, mulai dari pengambilan organ hingga penggantian organ,\” kata Sumadi.
Sementara itu, Mantan Ketua DPD periode 2017-2019, Oesman Sapta Odang, yang merupakan pasien transplantasi ginjal, mengatakan bahwa ia berencana untuk melakukan transplantasi secara luas.
Namun, karena pandemi COVID-19, ia memutuskan untuk menjalani proses di RSCM, dan mendapatkan donor ginjal dari salah satu anggota keluarganya. Operasi tersebut berjalan dengan sukses.
Odang mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak spesialis organ internal yang tidak kalah dengan spesialis di luar negeri.
Berita terkait: Menteri Puspayoga mendesak tindakan terhadap situs web perdagangan organ
Berita terkait: Kementerian mencari masukan masyarakat untuk peraturan turunan Undang-Undang Kesehatan
Berita terkait: Kementerian melibatkan pakar kesehatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Induk Kesehatan
Penerjemah: Sugiharto P, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024