loading…
Ridwan al-Makassary, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Direktur COMPOSE UIII. Foto/Dok. SindoNews
Ridwan al-Makassary
Dosen di UIII dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE UIII)
Pada 3 Januari 2026, dunia dikejutkan oleh klaim Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang menyatakan telah menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi militer besar di Caracas. Menurut kabar terbaru, Maduro dan Flores telah diterbangkan ke New York untuk menjalani proses hukum.
Sejak tahun 2020, pemerintah AS telah menjatuhkan dakwaan terhadap Maduo atas tuduhan konspirasi narkoterorisme, impor kokain, kepemilikan senjata mesin, dan konspirasi memiliki senjata berat. AS juga menuduh Maduro menyalahgunakan kekuasaannya untuk melindungi jaringan penyelundupan dan perdagangan narkoba.
Washington bahkan pernah menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar AS, yang kemudian dinaikan menjadi 50 juta dolar, bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro.
Bagaimana kita harus memandang serangan ke Venezuela dan penangkapan Presiden Maduro ini? Apakah ini murni untuk menegakkan demokrasi dan HAM, atau ada tujuan lain seperti kepentingan politik dan ekonomi? Tulisan singkat ini akan mencoba mengulas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Penulis berpendapat bahwa serangan politik Donald Trump terhadap Venezuela, yang melibatkan operasi militer hingga menewaskan empat puluh orang dan menangkap presidennya, tidak bisa hanya dilihat sebagai tanggapan atas krisis demokrasi di Caracas. Hal ini harus dipahami sebagai ekspresi nyata dari politik kekuatan global yang sinis: di mana demokrasi hanya dijadikan slogan, bukan komitmen; di mana bahasa HAM dipakai sebagai alat, bukan tujuan.
Ini mencerminkan tesis Samuel Moyn bahwa bahasa HAM dan demokrasi sering digunakan sebagai ‘kosakata moral’ untuk membungkus kebijakan yang koersif. Dalam kasus Trump dan Venezuela, demokrasi tidak dipahami sebagai sebuah proses sosial-politik jangka panjang, melainkan sebagai pembenaran untuk tindakan sepihak.