Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmojo menyatakan bahwa transformasi digital Indonesia di sektor keuangan telah mencapai pencapaian yang sangat signifikan.
Pencapaian penting tersebut ialah berhasilnya pembangunan sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan BI-Fast.
Menurut Kartika, yang akrab disapa Tiko, perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard, sekaligus memperkuat ketahanan digital negara.
“Kami memutuskan bahwa kita harus secara bertahap mengurangi ketergantungan pada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko dalam Digital Resilience Summit 2025 yang diadakan di Gedung Peruri, Jakarta, pada Rabu.
Tiko memaparkan bahwa Kementerian BUMN, bersama Bank Indonesia dan seluruh sektor perbankan negara, telah membangun ekosistem pembayaran dari nol — termasuk infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, integrasi API, dan keamanan.
Dengan adanya sistem pembayaran nasional ini, Indonesia menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada sistem pembayaran luar negeri.
“Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia sudah cukup mandiri, tidak tergantung pada sistem pembayaran asing, dan keamanannya juga sudah kuat,” tambahnya.
Tiko menekankan bahwa pengembangan infrastruktur digital harus dilakukan dengan perencanaan terstruktur dan memprioritaskan aspek keamanan, mulai dari enkripsi, autentikasi multi-faktor, hingga tata kelola aplikasi terpadu. Ia yakin langkah-langkah ini dapat meminimalisir risiko seperti peretasan dan phising.
Ia juga menyoroti masalah perlindungan data pribadi. Menurut dia, pelanggaran data harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Kami, bersama pemerintah, pelaku sektor swasta, dan lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap perlindungan data harus berjalan efektif, termasuk melalui persetujuan digital dan langkah-langkah lainnya,” kata Tiko.
Berita terkait: Mempercepat transformasi digital untuk dorong ekonomi Indonesia
Penerjemah: Maria, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025