Kementerian Haji dan Umrah Siapkan Tiga Skenario untuk Haji 1447 H/2026
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah telah merancang tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan bahwa prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji Indonesia sebagai prioritas tertinggi. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Dalam merumuskan kebijakan haji pada situasi krisis, pemerintah berpedoman pada beberapa prinsip. Antara lain, mengutamakan keselamatan jemaah, bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, serta menjaga koordinasi erat dengan Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, maskapai penerbangan, dan otoritas internasional.
Pertimbangan lain meliputi kesiapan dalam mengurangi risiko transportasi dan keamanan, serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat dan calon jemaah. Irfan, yang akrab disapa Gus Irfan, mengatakan arahan ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjamin keselamatan jemaah haji Indonesia.
Skenario Pertama: Haji Berjalan dengan Penyesuaian Rute
Pada skenario ini, ibadah haji tetap berlangsung dengan upaya mitigasi risiko di rute penerbangan. Langkah yang dapat diambil antara lain mengalihkan rute penerbangan ke koridor yang lebih aman dan melakukan upaya diplomatik untuk menjamin keleluasaan bagi jemaah Indonesia sebagai warga sipil non-kombatan.
Rute udara yang berpotensi dihindari mencakup wilayah udara Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sebagai alternatif, penerbangan dapat dialihkan melalui jalur selatan via Samudera Hindia dan memasuki wilayah udara Afrika Timur atau rute aman lainnya yang dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan Arab Saudi.
Namun, pengalihan rute ini dapat memperpanjang durasi penerbangan. Untuk pesawat dengan jangkauan terbatas, kemungkinan perlu dilakukan pendaratan teknis di negara ketiga untuk pengisian bahan bakar. "Konsekuensinya, hal ini kemungkinan akan menambah biaya penerbangan," ujar Irfan.
Skenario Kedua: Indonesia Tunda Keberangkatan
Skenario kedua mengandaikan Arab Saudi tetap mengizinkan penyelenggaraan haji, namun Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan jemaahnya karena tingginya risiko keamanan global.
Dalam kondisi ini, pemerintah perlu melakukan negosiasi diplomatik dengan Arab Saudi. Tujuannya agar pembayaran yang sudah dilakukan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan di daerah Masyair tidak hangus. Dana tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk haji tahun berikutnya tanpa penalti.
Layanan Masyair adalah paket layanan operasional komprehensif dari Pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji selama puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) pada tanggal 8 hingga 13 Dzulhijjah.
Pemerintah juga menyiapkan opsi mitigasi finansial bagi jemaah. Misalnya, pengembalian dana bagian perjalanan haji (Bipih) yang sudah dibayar tanpa menghilangkan hak berangkat tahun depan, atau mempertahankan dana tersebut dengan imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi.
Skenario Ketiga: Arab Saudi Batalkan Haji
Skenario ketiga akan berlaku jika Pemerintah Arab Saudi memutuskan membatalkan penyelenggaraan haji karena situasi keamanan yang tidak terkendali.
Dalam keadaan tersebut, pemerintah akan fokus pada penyelamatan dana layanan yang telah dibayarkan dan menghentikan seluruh proses pengadaan layanan, termasuk akomodasi, makan, transportasi, dan layanan lainnya.
Pemerintah juga akan memprioritaskan keberangkatan pada musim haji berikutnya bagi jemaah yang sudah membayar Bipih dan seharusnya berangkat pada tahun ini. "Kementerian Haji dan Umrah akan bertindak sebagai risk navigator untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada data intelijen keamanan dan prinsip perlindungan WNI," tegasnya.