Tidak Ada Sistem Angkutan Umum di Dunia yang Menguntungkan Secara Finansial

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 15:46 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah sampai saat ini belum mengambil keputusan pasti untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang semakin menumpuk. Badan Pengelola Investasi (BPI) didesak untuk menyiapkan tim khusus guna melakukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank, yang merupakan kreditur dari proyek strategis nasional ini.

Baca Juga:
Sosok Agus Pambagio, Pengamat Kritis yang Sejak Awal Ingatkan Proyek Whoosh Tak Layak dan Rugikan Negara

Sejak diluncurkan secara resmi pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh telah menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi di Indonesia. Namun, dua tahun kemudian, proyek ambisius ini kembali menjadi sorotan, bukan karena kecepatannya, tapi karena beban utangnya yang semakin berat.

Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah keuangan proyek tersebut. Menurut dia, evaluasi sedang dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil.

Baca Juga:
Buya Yahya: Jangan Jadikan Utang sebagai Kebiasaan, Bayarlah Tepat Waktu dan Hindari Riba!

“Ke semua Menteri kemarin juga, ke pak (menkeu) Purbaya, bahwa kita kan sedang mengevaluasi, kita sedang evaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini memberikan ada opsi satu, dua, tiga. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” kata Rosan seperti dikutip dari tvOne.

Kereta Cepat Whoosh (dok. KCIC)

Foto: VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Baca Juga:
Terpopuler: TNI Tewaskan 14 OPM di Intan Jaya, Mahfud MD Bongkar Mark Up Whoosh!

Meskipun dibangun melalui skema kerja sama konsorsium antara Indonesia dan China, keberadaan utang ini kini memicu perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa opsi penyelesaian menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dipertimbangkan, sementara Dewan Ekonomi Nasional memilih jalur restrukturisasi sebagai solusi yang lebih realistis.

MEMBACA  Bagaimana Pembicaraan '51st State' Kanada oleh Trump Menjadi Dianggap Sangat Serius yang Mematikan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa timnya sedang mempersiapkan langkah restrukturisasi untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh. Ia mengatakan proses tersebut tinggal menunggu keputusan presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan tim.

“Ya, itu restrukturisasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya. Staf yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin,” ujar Luhut.

Dia juga menyebutkan kemungkinan pembayaran dilakukan secara bertahap melalui dividen, mirip dengan skema yang diterapkan pada proyek LRT. Namun, dia menekankan bahwa proyek transportasi publik di mana pun pada dasarnya tidak bisa diharapkan memberikan keuntungan secara langsung.

Halaman Selanjutnya

“Tidak ada publik transportasi di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” tegasnya.