Sumedang (ANTARA) –
Tidak ada pulau di Indonesia yang bisa dimiliki sepenuhnya sebagai properti pribadi, kata seorang pejabat pemerintah pada Senin, menanggapi laporan bahwa empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, ditawarkan untuk dijual secara online.
“Pada prinsipnya, pihak swasta tidak bisa memiliki seluruh pulau. Hukum kita membatasi kepemilikan pribadi maksimal 70 persen dari luas pulau,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dia menjelaskan bahwa meskipun tanah atau bagian pulau bisa disewa, semua transaksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Semuanya diatur—tidak ada pulau yang bisa dimiliki sepenuhnya,” tegas Sugiarto, menambahkan bahwa pemerintah akan mengidentifikasi dan memantau daerah yang perlu perhatian khusus terkait kontroversi ini, yang muncul di situs properti berbasis Kanada.
Kementerian Dalam Negeri saat ini mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan konkret, tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menegaskan bahwa keempat pulau—Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob—merupakan aset negara yang terletak di zona konservasi, sehingga tidak boleh dimiliki swasta.
“Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan pulau-pulau ini harus mendapatkan izin dari KKP dan otoritas lokal,” kata Semuel Sandi Rundupadang, kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Batam, pada 18 Juni.
Dia menambahkan bahwa tidak ada aktivitas tidak sah yang terdeteksi di pulau-pulau tersebut.
Di hari yang sama, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepulauan Riau melaporkan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat mengenai hal ini.
“Setelah menerima laporan tentang penjualan online pulau di Kabupaten Anambas, kami menghubungi bupati untuk memverifikasi klaim tersebut,” ujar Kepala BP2D, Doli Boniara.
Dia menambahkan bahwa kantornya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti masalah ini.
Berita terkait: Indonesia pastikan pulau tidak dijual meski ditawarkan online
Berita terkait: Empat pulau sengketa dinyatakan bagian dari wilayah Aceh
Penerjemah: Rubby J, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025