Kritik Terhadap Calon Wali Kota Bekasi Herkos dan Tagline ‘Beresin Bekasi’
Kamis, 7 November 2024 – 02:58 WIB
Jakarta, VIVA – Calon Wali Kota Kota Bekasi Heri Koswara alias Herkos dikritik terkait tagline ‘Beresin Bekasi’. Keberadaan tagline itu dinilai hanya sebatas untuk meraih simpati masyarakat pemilih.
Aktivis Kota Bekasi sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) Mulyadi menyinggung rekam jejak Herkos selama lima periode jadi anggota dewan dari partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut dia, tiga periode sebagai perwakilan rakyat di Kota Bekasi, Herkos dianggap belum mampu menggerakkan untuk mendorong perubahan apapun.
Pun, ia bilang tak terkecuali juga saat Herkos mewakili rakyat Kota Bekasi dan Kota Depok di Jawa Barat (Jabar) di periode 2019-2024. Kata dia, periode itu juga belum ada kontribusinya. “Dua periode PKS menguasai parlemen, harusnya mampu mengimbangi eksekutif bila ada ketidak beresan,” kata Mul, sapaan akrabnya, Rabu, 6 November 2024.
Mulyadi juga mengkritik Herkos saat debat antarkandidat Pilwakot Bekasi. Kritikan itu perihal ketidakberesan kebijakan wali kota sebelumnya dan mendorong perubahan sebagai isapan jempol. “Anehnya justru program populis eks wali kota Rahmat Efendi sempat ditolak soal Jaminan Kesehatan Daerah (KS-NIK) oleh anggota legislatif dari PKS,” tutur Mul. Bagi dia, kondisi itu menilainya pasangan calon nomor urut 1 itu hanya sebatas gimmick semata.
Lebih lanjut, dia menyoroti gaya berpolitik PKS di Kota/Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Ia menilai gaya PKS seperti mengedepankan isu karena tak memiliki figur kader potensial yang menjual dalam konteks Pilkada. Dia menyebut ketidakmampuan memimpin kader PKS di tiga wilayah itu jadi alasan lain mengutamakan isu bombastis. “Kemampuan memimpin kader PKS di tiga daerah tersebut tak terlihat selain menyisakan masalah di akhir masa jabatan,” tuturnya.
Dia mencontohkan mangkraknya pembangunan Islamic Center pada 2009 saat dipimpin kader PKS, Saduddin. Padahal, saat itu, anggaran fantastis Rp50 miliar serta tambahan Rp35 miliar pada 2012 justru terhenti. “Sampai sekarang proyek terbengkalai dan cocok dijadikan tempat uji nyali film horor,” sebut Mul.
Halaman Selanjutnya
“Anehnya justru program populis eks wali kota Rahmat Efendi sempat ditolak soal Jaminan Kesehatan Daerah (KS-NIK) oleh anggota legislatif dari PKS,” tutur Mul.