Jumat, 21 November 2025 – 18:40 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia secara tradisional berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Menurutnya, prinsip ini tidak cuma berarti tidak memihak blok kekuatan besar, tapi juga menunjukkan peran proaktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Ini menjadi panggung yang krusial untuk implementasi prinsip tersebut, yang diperkuat dengan pendekatan diplomasi aktif dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ujar Dave dalam keterangannya, Jumat, 21 November 2025.
Menurut dia, Indonesia memiliki kapasitas kekuatan militer yang mempengaruhi tatanan global lewat inisiatif diplomatik, multilateralisme, dan kredibilitas nasional.
"Komisi I menilai aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan dan penempatan TNI, mengubah citra Indonesia dari hanya negara narasi menjadi ‘beraksi’, yang merupakan ciri khas diplomasi middle power yang efektif," katanya.
Indonesia dianggap memobilisasi dukungan internasional secara langsung dan meningkatkan modal diplomatik. Dave menambahkan, posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan global yang bertanggung jawab, keuntungannya tentu adalah meningkatkan daya tawar dan positioning.
Selain itu, rencana penempatan personil TNI hingga 20.000 prajurit di Jalur Gaza disebutnya sebagai manifestasi konkret dari politik luar negeri aktif Indonesia.
"Namun demikian, Komisi I melihat perlunya analisis risiko dan kehati-hatian, mengingat Gaza adalah zona yang secara historis volatil dan bisa kembali menjadi zona konflik aktif kapan saja. Secara teoretis, penempatan TNI juga memerlukan mandat internasional yang jelas untuk hindari potensi tumpang tindih kepentingan dan risiko kontak senjata yang dapat membahayakan personel," tuturnya.
Dave mengatakan Indonesia tidak lagi menunggu undangan, tapi secara aktif mencari peluang untuk memediasi, menginisiasi solusi, dan mendudukkan dirinya di meja perundingan.
Hal ini sejalan dengan teori middle power, di mana negara dengan kekuatan ekonomi dan politik yang moderat menggunakan inisiatif diplomatik dan kredibilitasnya untuk mempengaruhi isu-isu global.
"Perimbangannya atas ini semua adalah, menjaga dan mengelola isu koherensi kebijakan agar kunjungan intensif dan pernyataan yang cepat tidak berpotensi menimbulkan kebingungan di antara diplomat dan mitra asing mengenai posisi resmi atau ‘sinyal ganda’ dari Indonesia. Di sisi lain, peluang yang dapat dioptimalkan adalah dengan melakukan penguatan kapasitas pertahanan secara berkelanjutan," pungkas dia.