Standardisasi CCS mendukung implementasi nilai ekonomi karbon: BSN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menekankan perlunya untuk melakukan standarisasi mekanisme penangkapan karbon (CCS) guna mendukung regulasi dan implementasi nilai ekonomi karbon di Indonesia. Untuk membantu mengurangi emisi dan mencapai emisi netto nol di Indonesia, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah, CCS akan menjadi salah satu teknologi mitigasi yang diterapkan di tingkat industri, kata Hendro Kusumo, Wakil BSN untuk Pengembangan Standarisasi, pada hari Kamis.

“Kami akan melakukan akreditasi lembaga yang berwenang untuk memverifikasi dan validasi aspek yang terkait dengan nilai ekonomi karbon,” jelasnya.

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Pleno ke-18 dan Pertemuan Kelompok Kerja ISO/TC 265 pada 3-7 Juni untuk membahas penangkapan karbon dioksida, transportasi, dan penyimpanan geologi.

ISO/TC 265 telah menerbitkan 13 standar, dengan empat di antaranya diadopsi sebagai standar nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung implementasi nilai ekonomi karbon di negara ini.

Jodi Mahardi, Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menekankan bahwa standarisasi akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dalam implementasi CCS.

CCS telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Kanada dan Norwegia, dan hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor terkait implementasi nilai ekonomi karbon di Indonesia, katanya.

“Ini juga akan membantu perdagangan karbon kita diakui oleh komunitas internasional, yang akan memudahkan segalanya,” tambahnya.

Untuk mendukung implementasi mekanisme CCS di Indonesia, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden pada 30 Januari.

Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi CCS sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mitigasi efek perubahan iklim melalui penangkapan, penggunaan, dan penyimpanan karbon dioksida.

Berita terkait: Indonesia mendorong nilai ekonomi karbon untuk mencapai target NDC
Berita terkait: Pemerintah daerah diminta mengawasi implementasi nilai ekonomi karbon

MEMBACA  Ekonomi Barang dan Jasa Publik

Translator: Prisca Triferna V, Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024