Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan investasi karena menilai ekosistem industri hijau Indonesia belum siap, kini Apple Inc yang maju mundur untuk berinvestasi di Indonesia. Apple, yang berharap akan mendapat izin mengedarkan dan menjual ponsel iPhone-16 terbaru di Indonesia, sebelumnya mengajukan proposal untuk menanamkan investasi senilai USD100 juta atau setara Rp1,5 triliun. Namun, pemerintah menolak proposal itu.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan meminta Apple menaikkan investasinya menjadi USD1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun. Ia memberi waktu satu minggu bagi Apple untuk mempertimbangkan hal itu.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai ada beberapa faktor yang membuat investor kelas kakap masih belum cukup yakin untuk berinvestasi secara penuh di Indonesia. Salah satunya adalah belum tersedianya ekosistem yang baik untuk mendukung sebuah industri, terutama perusahaan sekelas Apple yang memiliki standar yang cukup tinggi dalam setiap produk yang dihasilkan.
“Jadi harus ada standar yang harus dipenuhi, tidak bisa kita serta merta membangun lalu ada industri pendukung, industri kecil, industri menengah untuk mensuplai tapi dengan standar yang di bawah mereka, karena akan mempengaruhi dari tingkat kualitas produk mereka yang sudah punya standar internasional,” ungkap Faisal.
Lainnya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan ketidakpastian hukum. Meskipun kebijakan TKDN bertujuan meningkatkan komponen lokal, tetapi pendekatan yang terlalu memaksa membuat investor asing surut langkah.
“Dan juga masalah dari sisi kepastian kebijakan, kenapa Vietnam bisa, salah satu kelebihannya menurut saya adalah dari sisi kepastian kebijakan, sustainability, konsistensi, mereka lebih pasti karena negaranya sentralistik, kemudian juga semuanya diatur oleh pemerintah secara absolut dan dari waktu ke waktu tidak ada perubahan kebijakan yang siginifikan yang mana itu penting bagi investor dalam jangka panjang karena investasi itu bukan cuma untuk lima tahun,” jelasnya.
Meski begitu, permintaan yang disyaratkan oleh pemerintah ini diperlukan agar Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok global untuk teknologi tinggi, sambil sekaligus memperbaiki berbagai regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, dan sebagainya.
“Karena kalau tidak begitu, sampai kapan pun kita tidak akan pernah menjadi bagian daripada rantai pasok untuk industri yang high tech, jadi selamanya kita akan hanya bergerak dalam perdagangan dunia pada produk yang low technology, yang labor intensive tapi bukan berarti tidak perlu, tapi kita tidak akan pernah bisa upgrade,” tegasnya.
Diwawancarai secara terpisah ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai ke depan masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar kelak para investor besar tidak berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Sekalipun pasarnya besar kalau regulasinya masih kompleks, birokrasi masih lambat, infrastruktur belum memadai akan sulit karena perusahaan sekelas Apple, Tesla butuh ekosistem yang mendukung seperti infrastruktur digital dan SDM yang terampil,” pungkasnya seperti dilansir dari VOA.