Kholid Syeirazi, Direktur Center for Energy Policy, mengatakan bahwa skema cost recovery pada industri minyak dan gas bumi (migas) memiliki prinsip berbagi beban yang adil antara kontraktor dan pemerintah. Skema ini juga memiliki sistem dan proses yang ketat, sehingga dinilai sesuai untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan skema gross split. Kholid menekankan bahwa sumur-sumur migas di Indonesia sudah tergolong mature, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mempertahankan produksi.
Menurut Kholid, skema cost recovery merupakan cara yang paling memungkinkan untuk meningkatkan produksi migas. Hal ini sangat penting mengingat target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2030. Kholid juga menyebutkan bahwa sumur-sumur di Indonesia saat ini cenderung lebih banyak menghasilkan air daripada minyak, sehingga diperlukan usaha dan teknologi yang mahal untuk mengangkat minyak tersebut.
Lebih lanjut, skema kontrak gross split dikhawatirkan akan memberatkan Pertamina Hulu Rokan dalam melanjutkan investasi besar-besaran di blok tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News