Jakarta (ANTARA) – Praktik perampasan lahan di Indonesia mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, berkat dorongan pemerintah untuk memberikan sertifikat kepemilikan tanah kepada pemilik yang berhak, kata Presiden Joko Widodo.
\”Praktik perampasan lahan telah mengalami penurunan drastis karena banyak warga kini memiliki sertifikat,\” kata Widodo, yang populer dengan panggilan Jokowi, saat acara penyerahan sertifikat tanah di Banyuwangi, Jawa Timur, yang disiarkan secara online pada Selasa.
Mengutip laporan dari Badan Pertanahan Nasional, beliau mencatat bahwa dari 126 juta bidang tanah di seluruh negeri, hanya 46 juta yang saat ini memiliki sertifikat, meninggalkan 80 juta tanah rentan terhadap sengketa.
Namun, beliau mengatakan, berkat digitalisasi, proses penerbitan sertifikat di BPN saat ini berjalan lebih cepat dalam mencapai target pemberian 126 juta sertifikat pada tahun 2025.
\”Pada saat itu, saya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan segalanya; saya meminta lebih dari 10 juta sertifikat diterbitkan setiap tahun. Akhirnya, itu bisa tercapai. Apalagi, sekarang, prosesnya sangat cepat untuk sertifikat elektronik,\” ujarnya.
Jokowi menambahkan bahwa beliau telah menerima komitmen dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menyelesaikan distribusi sertifikat tanah tahun ini.
\”Beliau (menteri) menyampaikan bahwa tahun ini atau tahun depan, target 126 juta kemungkinan akan tercapai,\” ujar presiden.
Berita terkait: Sertifikat tanah dapat memberikan nilai ekonomi tambahan: menteri
Berita terkait: Presiden menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di Bandung
Penerjemah: Andi Firdaus, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024