Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Indonesia Saifullah Yusuf berjanji untuk memperbaiki pendaftaran dan penyaluran bantuan sosial. Hal ini disampaikan setelah seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya diduga karena kesulitan ekonomi.
Dia menyatakan kasus tragis yang melibatkan YBS, seorang murid kelas empat berusia 10 tahun, ini harus menjadi peringatan bagi semua lembaga dan pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memastikan keakuratan dan kemudahan akses bantuan serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
“Saya akan berbicara terus terang: peristiwa ini mendorong kita semua untuk introspeksi dan evaluasi. Data penerima bantuan jangan hanya dianggap angka, tapi harus ada rasa keadilan sosial di dalamnya,” ujar Yusuf di Jakarta pada Kamis.
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik yang makin besar mengenai keadilan sosial, menyusul meninggalnya YBS. Korban meninggalkan pesan tertulis untuk ibunya, MGT (47), yang berisi kekecewaan karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Menteri menekankan bahwa pihaknya telah mengirim tim penilai ke Ngada untuk meninjau langsung kondisi sosial dan ekonomi korban serta keluarganya.
Dia mencatat, kemudian diketahui YBS terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar, sementara kakek-neneknya yang tinggal bersamanya dikonfirmasi sebagai penerima bantuan sosial rutin kementerian.
Namun, karena alasan yang tidak dijelaskan, bantuan tersebut sempat terputus dan tidak sampai kepada mereka, tambahnya.
Memperhatikan hal itu, Yusuf mengulangi pentingnya memperbarui data penerima bantuan dan meningkatkan mekanisme penyaluran. Tujuannya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, terutama di daerah dengan banyak penduduk yang rentan secara sosial dan ekonomi.
Dia menyebutkan Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp9 juta, termasuk sembako dan pakaian.
Dia juga menjamin akses pendidikan untuk saudara korban melalui program Sekolah Rakyat yang bebas biaya.
Kasus bunuh diri anak di Ngada ini telah memicu tanggapan dari pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Berbicara kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (4 Feb), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut presiden telah memerintahkan staf pemerintah untuk memperkuat koordinasi. Hal ini agar insiden serupa tidak terulang.
“Kami mengambil pembelajaran dari kasus ini,” ujarnya, meyakinkan publik tentang komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.