Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah mulai menyiapkan konsep untuk Sekolah Unggulan Terpadu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Kabinet belum lama ini.
Meskipun kementerian belum menerima instruksi langsung dari Presiden, langkah-langkah awal dalam menyusun konsepnya sudah dimulai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo memerintahkan Kemendikdasmen untuk merancang konsep Sekolah Unggulan Terpadu yang non-asrama.
Dia mengatakan walaupun program ini tidak akan dilaksanakan segera, tim kementerian sudah mulai merumuskan kerangka konsepnya.
"Kami belum mendapat instruksi langsung karena programnya tidak akan dimulai dalam waktu dekat. Tapi, kami akan tetap lanjut mengembangkan konsepnya," kata Mu’ti dalam Kemendikdasmen One-Year Media Briefing di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Rabu malam.
Menurut Mu’ti, arahan umum untuk pengembangan sekolah ini sebenarnya sudah jelas.
Sekolah Unggulan Terpadu ini diharapkan bisa menggabungkan tiga jenjang pendidikan – SD, SMP, dan SMA – dalam satu kawasan pendidikan yang sama. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan target mendirikan setidaknya satu sekolah di setiap kecamatan.
Dia menambahkan, meskipun pembahasan teknis detailnya belum dilakukan, Kemendikdasmen sudah mulai mengkaji dan membandingkan beberapa model sekolah yang sudah ada dengan pendekatan serupa.
Salah satu contohnya adalah Sekolah Unggulan Terpadu yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda, yang memakai kurikulum Cambridge dan dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan yang ideal.
"Pada tahap ini, kami sudah mengkaji secara tidak resmi beberapa model yang ada. Misalnya, bulan lalu saya berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur, di mana pemkot sudah membangun Sekolah Unggulan Terpadu," ujar Mu’ti.
Mengenai kemungkinan menggunakan sekolah yang jumlah muridnya sedikit sebagai bagian dari rencana Sekolah Unggulan Terpadu, Mu’ti menyatakan bahwa hal itu masih dalam pembahasan.
Hal yang sama berlaku untuk kemungkinan penyediaan lahan dan infrastruktur oleh pemerintah daerah, yang juga belum dibahas secara detail.
"Itu belum dibicarakan. Fokus kami saat ini adalah menyiapkan kurikulum, rekrutmen guru, dan aspek akademik lainnya. Hal teknis seperti penyedian lahan dan fasilitas kemungkinan akan dibahas nanti," tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin (20 Oktober), Presiden Prabowo mengumumkan dalam Sidang Paripurna Kabinet bahwa sekitar 7.000 Sekolah Unggulan Terpadu akan dibangun mulai tahun 2026.
Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan memastikan kesempatan belajar yang setara di seluruh Indonesia.
Presiden juga berencana membentuk task force atau satuan tugas khusus antar kementerian untuk mempersiapkan pengembangan sekolah-sekolah ini di setiap kecamatan.
"Saya sudah minta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi, bersama Kemendikdasmen, dan kemungkinan kementerian lain, untuk membentuk satgas khusus guna mempelajari pengembangan sekolah terpadu di setiap kecamatan," kata Presiden Prabowo.
Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan terpadu, sekaligus meletakkan fondasi kuat untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia di seluruh tanah air.