Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mempromosikan konsep waterfront city untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang laut dan darat guna pembangunan pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Dirjen Perencanaan Tata Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyatakan bahwa integrasi perencanaan ruang antara darat dan laut bertujuan untuk meminimalisir konflik penggunaan lahan, mencegah tumpang tindih kebijakan, dan meningkatkan efisiensi investasi.
"Sebagai model untuk tata ruang laut dan darat, kami akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terpadu. Ini termasuk Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang, dan Surabaya," ujarnya dalam keterangan pada Jumat.
Menurut dia, pengembangan waterfront city berupaya meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan perdagangan, memperbaiki kualitas lingkungan dan pelestarian ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.
"Waterfront city ini sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru dan terbarukan serta mendukung program penurunan emisi kota melalui transformasi zona perkotaan pesisir," tambah Listriana.
Selain integrasi spasial, dia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk universitas, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir, khususnya dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tata ruang laut.
Dia juga menyoroti kemajuan Rencana Tata Ruang Laut Nasional, yang telah memasuki tahap integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan diharapkan dapat ditetapkan pada Desember 2025.
Lebih lanjut, kantornya telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi, termasuk 17 Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).
Integrasi perencanaan tata ruang laut, seperti yang diuraikan dalam Kebijakan Satu Perencanaan Tata Ruang, menjadi bukti kongkret komitmen 26 tahun kementerian dalam menyelaraskan pembangunan, mencegah tumpang-tindih kebijakan, mempermudah investasi, dan memastikan keberlanjutan ekosistem.
Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa tata ruang laut memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan blue economy dengan memastikan pengelolaan kawasan laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.