Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian sedang menyusun strategi untuk memastikan bahan baku impor memenuhi standar halal. Hal ini penting karena industri dalam negeri bergantung pada pasokan luar negeri untuk sekitar 70% bahan bakunya, ujar seorang pejabat tinggi pada Selasa.
Emmy Suryandari, Kepala Badan Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri kementerian tersebut, menyatakan ketergantungan pada impor ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi ekosistem halal dari hulu ke hilir.
Berbicara di Forum Ekonom Syariah Indonesia ke-99 di Jakarta, dia mengatakan Strategi Industrialisasi Nasional Baru pemerintah menggunakan pendekatan keterkaitan ke belakang dan ke depan untuk melacak rantai pasok.
“Bahan baku merupakan salah satu tantangan utama. Jika produksi hulu berasal dari dalam negeri, pelacakan lebih mudah. Tapi ketika sebagian besar bahannya diimpor, ini menjadi lebih kompleks,” kata Emmy.
Untuk mengatasi masalah ini, kementerian menyiapkan langkah-langkah agar bahan impor bisa memenuhi kualifikasi halal. Langkah itu termasuk memperketat dokumentasi, koordinasi dengan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH), dan upaya menyelaraskan standar halal internasional.
Dia menambahkan, industri sering kesulitan ketika diminta menghasilkan barang halal sementara bahan bakunya tidak sepenuhnya memenuhi standar atau ketika pasar halal masih berkembang.
Untuk memperkuat ekosistem, kementerian telah menerbitkan peta jalan pengembangan industri halal 2025–2029 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/2025.
Peta jalan itu mencakup enam program utama. Di antaranya penyusunan aturan teknis untuk memasukkan standar halal ke dalam operasi industri, perluasan infrastruktur termasuk lembaga pemeriksaan halal, pusat bahan baku dan sistem logistik, serta peningkatan platform informasi.
Langkah lain fokus pada pengembangan sumber daya manusia terampil lewat kolaborasi antar kementerian, memfasilitasi sertifikasi halal dengan BPJPH dan Kementerian Perdagangan, serta memberikan insentif di kawasan industri halal yang ditetapkan.
Emmy menyebut farmasi sebagai sektor kritis, yang mengimpor hingga 90 persen bahan bakunya, sehingga memerlukan substitusi bertahap.
“Substitusi membutuhkan waktu, termasuk persetujuan regulasi. Kami berkoordinasi dengan BPJPH untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang sulit disertifikasi sambil memastikan kepatuhan,” jelasnya.
Pemerintah juga medorong industri untuk meningkatkan sumber bahan baku domestik, sambil merancang kebijakan transisi untuk sektor yang masih bergantung pada impor.
Berita terkait: Indonesia tetap terapkan aturan halal untuk produk AS meski ada MRA
Berita terkait: Indonesia tingkatkan pemeriksaan halal untuk impor dari China
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026