Jumat, 6 Februari 2026 – 04:00 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 (Satgas Saber Pangan) untuk bekerja semaksimal mungkin. Tujuannya adalah mencegah kecurangan harga pangan yang dapat merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Longsor Bandung Barat, Rajiv Dorong Audit Lingkungan Secara Menyeluruh
Menurut dia, setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), permintaan terhadap komoditas pangan pasti tinggi. Namun, selalu ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penimbunan bahan pangan. Hal ini bisa mengganggu pasokan dan berujung pada kenaikan harga yang merugikan konsumen.
“Saya minta satgas mampu menyapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” kata Rajiv pada Kamis, 5 Februari 2026.
Baca Juga:
Tingkatkan Pengawasan, Menhut Raja Juli Usul Tambah 21 Ribu Polisi Hutan ke DPR
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas sapu bersih dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga. Terutama dalam menekan praktik spekulasi dan pelanggaran dalam distribusi.
“Selama ini, keberadaan satgas seperti Saber Pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar. Caranya dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberikan sanksi tegas kepada pedagang curang,” ujar Anggota Fraksi Partai NasDem ini.
Baca Juga:
Titiek Soeharto: Produksi Pangan Turun Signifikan Imbas Banjir Sumatra
Meski demikian, Rajiv juga meminta pemerintah memastikan keterseidaan stok pangan strategis. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan cadangan pemerintah dan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang berpotensi kekurangan pasokan.
Selanjutnya, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mengatakan, agar stabilitas harga pangan dapat terjaga jelang Ramadan dan Idulfitri, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan.
“Memperkuat cadangan pangan dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T),” tegas Rajiv.
Rajiv juga menekankan pentingnya transparansi data stok dan harga pangan secara real-time. Ini menjadi rekomendasi utama agar pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan cepat dan terukur.
—
DPR Dorong Investigasi Menyeluruh Buntut Insiden Kecelakaan Maut Mobil Dinas TNI di Bandung
Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan menewaskan dua anggota Polri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, jadi perhatian anggota legislatif.
VIVA.co.id
27 Januari 2026