Loading…
BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, mengatakan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, baik kerja penuh waktu atau paruh waktu, yang punya peran strategis dalam pemerintahan.
Kebijakan penataan ASN, termasuk menghapus tenaga non-ASN, bertujuan membuat sistem kerja yang lebih teratur dan profesional. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja PNS dan PPPK sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik.
Namun, kenyataannya di lapangan, kinerja ASN masih perlu ditingkatkan. Banyak ASN dinilai hanya bekerja sesuai standar minimal, kurang inovasi, dan belum menunjukkan semangat pelayanan yang maksimal. Isu lelang jabatan juga perlu dievaluasi supaya tidak merusak prinsip meritokrasi di birokrasi.
“Dalam konteks keadilan sosial, kondisi ini sangat relevan jika dibandingkan dengan petugas kebersihan (gober), pemilah sampah (gaslah), atau guru honorer. Masih ada pekerja yang penghasilannya cuma sekitar Rp1,25 juta per bulan. Bahkan guru honorer di beberapa tempat hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan, padahal beban kerja dan tanggung jawab mereka berat serta perannya penting dalam pelayanan publik,” ujar Radea di Bandung, Kamis, 26 Maret 2026.