Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan menyelidiki pembayaran yang tertunggak kepada pelaku usaha di sektor pertemuan, insentif, konvensi, pameran (MICE), acara, dan multievent. Nilainya mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.
Purbaya mengatakan pemerintah akan mengkaji penanganan masalah ini untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
“Saya akan segera mengecek hal ini, karena pada tahun 2021 saya belum menjabat sebagai Menteri Keuangan. Persoalan ini belum sampai kepada saya waktu itu. Tapi, saya sudah dengar bahwa beberapa vendor atau kontraktor yang menyelesaikan proyek pemerintah atau kementerian belum dibayar, padahal pekerjaannya sudah selesai,” ujarnya di sini, pada hari Kamis.
Menkeu berjanji akan berupaya menyelesaikan tunggakan pembayaran tersebut. “Saya akan lihat sejauh mana penanganannya dan mempelajarinya agar semuanya bisa terselesaikan,” tambahnya.
Keluhan tentang keterlambatan pembayaran sebelumnya disampaikan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita).
Mereka menyoroti acara-acara pemerintah yang belum dibayar, termasuk PON XX Papua 2021, yang telah berakhir empat tahun lalu.
Ketua INCCA, Iqbal Alan Abdullah, menyatakan bahwa Rp340 miliar dari PON Papua masih belum dibayarkan kepada penyedia jasa, yang sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk katering, kontraktor pameran, transportasi, dan panitia acara pembukaan serta penutupan.
Itu belum termasuk Rp58 miliar yang masih terhutang dari Perpanas XVII 2021 di Papua, sehingga totalnya mendekati Rp400 miliar.
Iqbal memperingatkan bahwa keterlambatan pembayaran ini sangat mempengaruhi kelangsungan usaha anggotanya, yang mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.
Dia mendesak Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya untuk segera menyelesaikan kewajiban ini.
“Ini supaya anggota kami bisa kembali beraktivitas, dan siklus usaha nasional bisa terus berjalan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Iqbal.
Lebih lanjut, INCCA dan Asita meminta pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran kepada pemenang tender proyek MICE, acara, dan multievent pemerintah melalui uang muka dan cicilan bertahap sampai acara selesai, bukan pembayaran penuh setelah selesai seperti yang diterapkan saat ini.
Mereka juga mendorong pemerintah untuk memberikan akses kredit bank yang lebih mudah guna mendukung penyelenggaraan kegiatan yang danainya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Caranya dengan menggunakan invoice atau kontrak sebagai jaminan sebesar 50–60 persen, mirip dengan praktik di Singapura dan Australia.