Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun untuk bertukar pandangan tentang kebijakan ekonomi serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan parlemen.
“Kami mendiskusikan kebijakan ekonomi, inisiatif-inisiatif pemerintah, dan dinamika parlemen,” ujar Purbaya kepada wartawan setelah tiba di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin, didampingi oleh Misbakhun.
Dia menggambarkan pertemuan tersebut hangat dan konstruktif, dengan mengatakan diskusi berfokus pada percepatan realisasi anggaran negara di kuartal keempat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 5,5 persen dan menjaga momentum pemulihan pasca pandemi.
Purbaya mengatakan kedua belah pihak sepakat akan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen untuk memastikan tata kelola fiskal yang sehat dan adaptif saat Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global.
Menteri itu menambahkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar kebijakan tetap tersinkronisasi, transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Di tengah spekulasi tentang gesekan antara kedua lembaga, Purbaya menyatakan bahwa pembicaraan itu juga dimaksudkan untuk menghilangkan persepsi semacam itu.
“Kami mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil dan bagaimana mempertahankan hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dan parlemen,” katanya.
Ketua Komisi XI Misbakhun mengamini pandangan tersebut, menekankan bahwa DPR dan Kementerian Keuangan menjaga koordinasi yang kuat. Dia mengatakan diskusi tersebut berupaya menyelaraskan strategi untuk implementasi yang efektif dari kebijakan ekonomi nasional.
Misbakhun juga memuji komitmen Purbaya dalam memastikan kebijakan fiskal mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Purbaya dalam membantu Presiden Prabowo,” ujarnya.
Komisi XI membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, kebijakan moneter, sektor jasa keuangan, dan perancangan undang-undang terkait.