Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. FITRA memperkirakan bahwa program ini akan mengakibatkan penurunan pagu anggaran kementerian dan lembaga serta peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menyatakan bahwa penurunan pagu anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 diperkirakan mencapai 10-20 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan program makan bergizi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Misbah menjelaskan bahwa persentase penurunan anggaran K/L masih dinamis, karena masih dalam kerangka pagu indikatif dan proses negosiasi antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L teknis. Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun diperlukan untuk 20 ribu porsi pada tahun 2025. Program ini ditujukan untuk menangani stunting dengan sasaran 80 juta siswa pada tahun 2029.
FITRA menilai bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis terlalu besar dan skema pelaksanaannya belum jelas. FITRA juga menyoroti kebutuhan mitigasi untuk mengatasi kebocoran anggaran dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Gurnadi Ridwan, Peneliti FITRA, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam program makan bergizi gratis. Dia juga mencatat bahwa alokasi anggaran masuk dalam pos cadangan yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN), yang sulit diakses dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Gurnadi juga menyoroti bahwa akses data ke BUN terbatas, dan anggaran yang dikelola oleh BUN sulit dipantau. FITRA telah mengalami kesulitan dalam mengakses data anggaran di BUN sebelumnya. Dia menegaskan bahwa transparansi anggaran harus dijaga agar alokasi anggaran tidak terbuang untuk kepentingan administratif semata.
Dalam rangkaian persiapan program makan bergizi gratis, FITRA juga menekankan perlunya mitigasi untuk menghindari kebocoran anggaran dan konflik kepentingan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas anggaran harus diutamakan untuk memastikan efektivitas program tersebut.