sedang memuat…
Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk sbg komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Foto/Screenshot Instagram Transjakarta
JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh resmi menjabat sebagai komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Profil dan riwayat karir Zudan Arif Fakrulloh dibahas dalam artikel ini.
Rotasi jabatan komisaris terjadi di BUMD PT Transjakarta di masa kepemimpinan Gubernur dan Wapil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Beberapa mantan pejabat dan figur politik ditunjuk jadi komisaris, menggantikan posisi Mashuri Masyhuda serta Bambang Eko Martono.
“Terimakasih atas dedikasi sebagai Komisaris Transjakarta kepada Bapak Mashuri Masyhuda dan Bapak Bambang Eko Martono,” tulis akun Instagram @pt_transjakarta, dikutip Sabtu (2/8/2025).
Transjakarta juga mengucapkan selamat bertugas kepada tiga komisaris baru. “Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sbg Komisaris Transjakarta. Selamat menjalankan amanah baru. Terus wujudkan perubahan nyata untuk transportasi publik yg lebih modern, aman, dan terjangkau. Bersama membangun Transjakarta makin inklusif menuju Jakarta kota global.”
Profil Zudan Arif Fakrulloh
Zudan Arif Fakrulloh lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24 Agustus 1969. Saat ini, ia menjabat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Zudan meraih gelar S1 Hukum di Universitas Sebelas Maret tahun 1992. Ia lalu lanjut studi S2 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip), lulus tahun 1995. Setelah itu, Zudan menempuh S3 Doktor Ilmu Hukum di kampus yg sama dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tahun 2001.
Karir pemerintahan Zudan dimulai tahun 1999, yaitu sebagai CPNS di Badan Diklat Kemendagri. Beberapa tahun setelah jadi PNS, ia dipercaya menjabat Kasubid Kader PD Bid. Kader Profesionalisme Kediklatan Pusdiklat Kader & Pengembangan Kepemimpinan Bandiklat. Ia kemudian naik jabatan dan dipercaya sebagai Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Setjen Kemendagri.