Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada polemik terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyarankan Presiden untuk segera merespons penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengajukan pembatalan kenaikan tarif PPN kepada DPR RI.
Esther menyarankan Presiden untuk menggunakan kewenangannya dalam mengusulkan pembatalan kenaikan tarif PPN atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi pembatalan tersebut. Langkah ini dianggap cukup legal dan realistis mengingat dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan tarif PPN sebaiknya dilakukan saat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat stabil agar tidak mengganggu perekonomian nasional. Esther menegaskan bahwa pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN hingga ekonomi kembali membaik. Dia juga mencontohkan kebijakan kenaikan tarif PPN yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut sehingga akhirnya tarif PPN tersebut diturunkan kembali.
Tarif PPN yang akan naik menjadi 12 persen memang telah disepakati dalam UU APBN 2025, namun pemerintah masih memiliki kewenangan untuk mengubahnya melalui mekanisme APBN Penyesuaian/Perubahan dengan persetujuan DPR RI. Hal ini sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menetapkan tarif PPN antara 5-15 persen.
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat belajar dari pengalaman Pemerintah Malaysia dalam menangani kebijakan kenaikan tarif PPN. Dengan mengkaji dampak kebijakan tersebut secara komprehensif, diharapkan pemerintah bisa membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.