Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto ceritakan pengalamannya waktu jadi Menteri Pertahanan (Menhan). Dia akui pernah kumpulin keluarganya dan larang mereka untuk ikut proyek pertahanan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi dialog dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Prabowo awalnya soroti praktik korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Dia ibaratkan korupsi seperti kanker stadium empat yang susah disembuhin.
“Menurut saya, korupsi itu penyakit. Kalau sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa hancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk berantas korupsi,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian cerita momen dia kumpulin anggota keluarga, termasuk keponakannya.
Dia tegaskan ke semua anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang dia pimpin.
Meski begitu, dalam praktiknya, Prabowo akui bahwa godaan bisnis tetap ada. Dia cerita bagaimana dia menolak proyek yang libatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan saat mereka coba tawarkan proposal kerja sama.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang bawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak paham tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,’” katanya.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga jelasin langkah nyata pemerintahannya dalam tindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Dia contohin operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil selamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.
“Saya lakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau itu, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil selamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Prabowo.
Selain sektor pertambangan, Prabowo juga soroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara ungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ketemu melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan cabut konsesi perusahaan terkait.
“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk lakukan penyelidikan. Apapun temuantanya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Prabowo.