Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama periode 2024-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), mengungkapkan hal tersebut setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Negara. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN, termasuk pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif. Presiden Prabowo menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Republik Indonesia pada tahun 2028. Basuki juga menyebut bahwa Presiden meminta review ulang terkait desain ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN. Tim desain akan dibentuk untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mengelola sarana dan prasarana yang telah diselesaikan pada tahap awal pembangunan. Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut kepada OIKN. Presiden Prabowo memberikan arahan dan melakukan pengecekan terkait desain ekosistem yudikatif dan legislatif yang akan dibangun. Targetnya adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Semua fungsi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas politik harian maupun strategis.
Dengan demikian, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran sebesar Rp48,8 triliun akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur, ekosistem yudikatif, dan legislatif di IKN. Semua ini dilakukan dengan target agar IKN dapat menjadi ibu kota politik Republik Indonesia pada tahun 2028.
Terima kasih.