Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil beberapa menteri dan anggota tim tugas hulu ke Istana Merdeka di Jakarta pada Jumat (23 Mei) untuk membahas percepatan proyek hulu nasional.
Pertemuan ini difokuskan pada tindakan lanjutan mengenai inisiatif hulu prioritas yang meliputi berbagai sektor strategis.
Selama pertemuan, Presiden Prabowo menyetujui 18 proyek hulu dengan total nilai US$45 miliar atau Rp 720 triliun.
“Investasi totalnya sekitar US$45 miliar, dan kami akan segera memulai implementasinya,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyusul pertemuan tersebut.
Menurut menteri, proyek-proyek ini akan segera masuk ke fase pengembangan fisik, dengan groundbreaking dijadwalkan pada bulan Juni. Dia juga menekankan bahwa proyek-proyek ini merupakan prioritas utama Presiden.
“Semua telah dibahas secara menyeluruh. Ini adalah kolaborasi antara tim tugas hulu, Kementerian Investasi, dan kementerian teknis terkait lainnya,” jelas menteri Lahadalia.
Proyek-proyek tersebut termasuk hulu nikel dan bauksit, konstruksi kilang dan fasilitas penyimpanan, serta pengembangan di sektor-sektor strategis seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Fokus utama lainnya, tambah menteri, adalah pengembangan ekosistem industri baterai untuk kendaraan listrik, langkah penting menuju swasembada industri nasional.
“Sejauh ini, kita hanya berperan kecil, tetapi sekarang kita ingin memimpin. Kita telah membangun ekosistem baterai untuk mobil, tetapi ke depan, kita juga akan mengembangkannya untuk sepeda motor. Dengan sekitar 140 juta sepeda motor di jalan-jalan kita, ini kunci untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memajukan transisi energi,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, menteri menyatakan bahwa sebagian besar pendanaan proyek diharapkan berasal dari entitas nasional, Danantara.
Pemilikan saham dalam proyek-proyek ini, tegasnya, akan tetap berada di bawah kontrol negara sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Mengikuti arahan Presiden Prabowo, ini adalah proyek-proyek ‘merah putih’. Artinya, kita akan berusaha memastikan mayoritas kepemilikan tetap dipegang oleh negara,” tutup menteri.
Halaman Selanjutnya”Semua telah dibahas secara menyeluruh. Ini adalah kolaborasi antara tim tugas hulu, Kementerian Investasi, dan kementerian teknis terkait lainnya,” jelas menteri Lahadalia.