Rabu, 20 Agustus 2025 – 15:50 WIB
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga:
Banyak Permintaan, Menko Yusril Desak RUU Transfer Napi Antarnegara Dibahas Lagi
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025 malam.
“Pada Selasa malam kemarin, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," kata Seskab Teddy.
Baca Juga:
Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026, Ini Alasannya
Seskab Teddy juga menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Hambalang, Bogor
Photo: Biro Pers Sekretariat Presiden
Baca Juga:
Anjlok! Prabowo Cuma Targetkan Penerimaan Negara dari Hibah Rp 666,3 Miliar di 2026
"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," tutur dia.
Seskab Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan.
Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Halaman Selanjutnya
Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.