Presiden Prabowo Subianto mendorong Pemprov Bali dan pemerintah setempat untuk menangani masalah sampah di pulau tersebut, dengan usulan mengikutsertakan pelajar dalam kegiatan bersih-bersih secara rutin.
Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin, Presiden menyampaikan bahwa beliau menerima laporan mengenai buruknya kondisi sampah di Bali saat berdiskusi dengan para menteri dan pejabat tinggi militer sewaktu kunjungan ke Korea Selatan.
Prabowo mencatat bahwa penanganan sampah telah menjadi isu kritis di seluruh negeri, termasuk di Bali. Beliau memperingatkan bahwa banyak tempat pembuangan akhir di Indonesia diperkirakan akan melebihi kapasitasnya dalam beberapa tahun mendatang.
Beliau mengatakan polusi sampah di pantai-pantai Bali merupakan ancaman serius bagi pariwisata, yang telah lama menjadi sumber utama lapangan kerja dan kegiatan ekonomi di pulau itu.
Sebagai respons, Prabowo mendorong pemerintah daerah, khususnya di Bali, untuk mengerahkan murid SD, SMP, dan SMA agar berpartisipasi dalam program bersih-bersih masyarakat, termasuk bersih pantai.
Aktivitas ini, kata dia, harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Beliau menekankan bahwa upaya pembersihan lingkungan tidak boleh terbatas pada aksi seremonial atau saling menyalahkan, tetapi harus berdasarkan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan.
Prabowo juga menegaskan kembali kesiapan pemerintah pusat untuk memimpin dan mendukung inisiatif pengelolaan sampah untuk kepentingan umum.
Pada kesempatan yang sama, dia menyoroti proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang direncanakan di 34 kota, dengan konstruksi diperkirakan segera dimulai dan operasi ditargetkan dalam dua tahun ke depan.
Proyek-proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi volume sampah di wilayah perkotaan.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga berencana meluncurkan gerakan kebersihan lingkungan Indonesia ASRI, yang mewajibkan semua instansi pemerintah berperan aktif dalam menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
“Saya tidak ingin melihat ada sampah plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Seluruh pejabat di kementerian dan lembaga harus menghabiskan setidaknya setengah jam membersihkan lingkungan sekitarnya sebelum memulai pekerjaan,” ujarnya.
Berita terkait: Bali dan Inggris bermitra tangani sampah dan lalu lintas seiring pariwisata capai rekor tertinggi
Berita terkait: Indonesia dorong sinergi antardaerah untuk atasi krisis sampah yang meningkat
Penerjemah: Fathur Rochman, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026