Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk memberantas penebangan liar yang masih terjadi di beberapa wilayah.
Usai mengunjungi warga terdampak banjir di Sumatera Utara pada Sabtu, Prabowo menanggapi kekhawatiran bahwa penebangan liar mungkin berkontribusi pada banjir baru-baru ini di Sumatera. Beliau mengatakan pemerintah sedang mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa izin yang sah.
“Kita akan bertindak tegas terhadap penebangan liar. Penegakan hukum sudah dimulai,” kata Prabowo dalam pernyataan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kementeriannya telah mengidentifikasi entitas yang diduga berkontribusi pada banjir di Sumatera, dengan 12 badan hukum telah masuk daftar.
“Tindakan penegakan hukum terhadap 12 badan hukum ini akan segera dilaksanakan,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IV DPR di Jakarta pada Kamis.
Menurut Menteri, proses identifikasi masih berlanjut untuk badan hukum yang terkait dengan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di bawah Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.
Menyusul arahan Presiden Prabowo, Antoni mengatakan kementerian berencana mencabut sekitar 20 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), yang meliputi total area sekitar 750.000 hektar.
Langkah ini menyusul pencabutan sebelumnya terhadap 18 IUPH yang mencakup 526.144 hektar.
Antoni juga menyebutkan bahwa kementeriannya telah membentuk tim gabungan dengan Polri untuk melacak asal-usul kayu yang terbawa banjir di beberapa daerah terdampak di Sumatera.
Berita terkait: 11 perusahaan dalam penyelidikan peran dalam banjir Sumatera Utara
Berita terkait: Pemerintah tangani hampir 900.000 pengungsi di Sumatera, kata BNPB
Penerjemah: Maria Cicilia, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025