Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 minimal mencapai 5,5 persen. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap tangguh meskipun ada risiko dari konflik Timur Tengah dan ketidakpastian global.
“Untuk kuartal pertama, kami optimis pertumbuhan akan minimal 5,5 persen. Menjelang akhir tahun, angkanya akan setidaknya 5,4 persen, sesuai dengan APBN,” ujarnya pada Kamis.
Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan ekonomi menanggapi perkembangan global, termasuk konflik Timur Tengah, yang dapat mengganggu stabilitas harga energi dan membebani rantai pasok global.
Namun, Hartarto menegaskan pemerintah mempertahankan asumsi dasar pertumbuhan 2026 sekitar 5,4 persen, seperti tercantum dalam APBN.
Dia menambahkan bahwa proyeksi ini telah memperhitungkan fluktuasi potensial harga minyak dunia, dengan mencatat harga pembelian rata-rata minyak mentah Indonesia sekitar 76 dolar AS per barel.
“Setiap kenaikan 1 dolar AS harga bahan bakar mempengaruhi anggaran sekitar enam triliun rupiah lebih. Efek bersihnya, termasuk keuntungan ekspor dan subsidi, masih dapat dikelola,” jelasnya.
Usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, Hartarto menyebut fundamental domestik yang kuat, khususnya konsumsi rumah tangga, menjadi penopang harapan pertumbuhan ini.
Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto, menjadikannya penggerak utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal.
Dari sisi fiskal, kinerja anggaran kuartal pertama menunjukkan perbaikan, dengan penerimaan pajak naik 14,3% tahun-ke-tahun menjadi sekitar 462,7 triliun rupiah.
Sektor manufaktur juga tetap berada di wilayah ekspansi, mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas dan memperkuat keyakinan pada momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.
Ketahanan pangan tetap stabil, dengan produksi beras mencapai 34,7 juta ton pada 2025 dan stok saat ini di Bulog sekitar 4,6 juta ton.
Pemerintah menyiapkan langkah tambahan untuk mendukung pertumbuhan, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 yang rencananya mulai berlaku 1 Juli 2026.
“Kebijakan B50 diharapkan dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 48 triliun rupiah,” kata Hartarto.
Otoritas juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal, dengan mempertahankan rasio utang terhadap PDB di sekitar 40 persen, di bawah batas hukum 60 persen.
Defisit anggaran ditargetkan tetap di bawah tiga persen dari PDB hingga akhir 2026, sesuai dengan aturan fiskal yang berlaku.