Indonesia telah mempertanyakan kepemimpinan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam membangun perdamaian di tengah situasi di Palestina yang terus memburuk. “Kami di sini untuk berbicara tentang kepemimpinan untuk perdamaian. Tetapi perdamaian tidak ada di tempat bagi rakyat Palestina,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB di New York pada hari Rabu waktu setempat.
Dengan situasi yang mengkhawatirkan di Palestina, di mana 41 ribu orang telah kehilangan nyawa, jutaan lainnya telah mengungsi, dan akses bantuan telah terputus, masyarakat global seharusnya mempertanyakan rasa kemanusiaan mereka, tambahnya.
“Jika kami tidak dapat menegakkan alat-alat yang ditentukan oleh DK PBB untuk menjaga perdamaian, apa yang tersisa dari kepemimpinan Dewan untuk perdamaian?” tanya menteri tersebut.
Indonesia kemudian menawarkan cara untuk mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan pada DK PBB dengan mencari kepemimpinan yang lebih demokratis dan melibatkan lebih banyak pihak.
“Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis untuk pengambilan keputusan yang efektif guna menghindari tindakan tidak melakukan apa-apa di hadapan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tegasnya.
Marsudi mengakhiri pidatonya dengan afirmasi bahwa dunia tidak perlu repot-repot mencari cara untuk menciptakan perdamaian di masa depan karena langkah-langkah itu harus dimulai sekarang.
Pada hari Rabu, ia juga bertemu dengan Utusan Khusus Uni Eropa untuk Wilayah Teluk, Luigi Di Maio, untuk membahas perkembangan di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Lebanon.
Selama pertemuan tersebut, ia menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik di Lebanon di tengah agresi Israel di Jalur Gaza.
Perwakilan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkumpul di Markas Besar PBB di New York untuk menghadiri Pekan Tinggi Sidang ke-79 Majelis Umum PBB dari 22-28 September 2024.