Serang, Banten (ANTARA) – Hari Pers Nasional (HPN), yang diperingati setiap 9 Februari di Indonesia, mengajak ruang redaksi di seluruh tanah air untuk berefleksi, mengingatkan pada akar sejarah kelahirannya.
Dari meja kayu sederhana di masa perjuangan kemerdekaan hingga ruang digital yang terus berevolusi dengan layar dan algoritma saat ini, pers Indonesia telah melewati ujian zaman.
Lebih dari sekadar acara seremonial rutin, peringatan HPN 2026 di Serang, Banten, menjadi panggung bagi para jurnalis untuk memulai dua perjalanan penting: melihat ke belakang untuk merenungkan signifikansi historis mereka dan melangkah ke depan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Di bawah tema perayaan tahun ini, "Pers Sehat, Kedaulatan Ekonomi, dan Negara Kuat," komunitas media nasional bertekad melangkah melebihi retorika. Tema ini merefleksikan kesadaran para jurnalis bahwa demokrasi dan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada jurnalisme berkualitas.
Pers telah terbukti menjadi fondasi tempat demokrasi dan pembangunan bertumpu, sebuah kebenaran yang diingatkan oleh Akhmad Munir, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dalam sambutan pembukanya.
Seiring dorongan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, peran pers pun menjadi semakin strategis.
Namun, kebebasan saja tidak cukup untuk membentuk pers yang sehat. Keberlanjutan dan integritas lembaga media juga sama pentingnya. Hari Pers Nasional 2026 mengingatkan betapa krusialnya menumbuhkan ekosistem di mana jurnalisme bisa berkembang — sebuah ekosistem yang mendukung perjalanan bangsa menuju kemajuan.
Ekosistem yang Mendukung
Satu dekade terakhir mengubah wajah media Indonesia. Dewan Pers melaporkan verifikasi terhadap ratusan perusahaan media, meski banyak juga yang harus menyerah di bawah tekanan bisnis dan pola konsumsi informasi publik yang bergeser.
Laporan berita digital dari Reuters Institute selama bertahun-tahun menegaskan bagaimana disinformasi masif di platform daring mengikis kepercayaan publik pada media — sebuah fenomena global yang juga dialami Indonesia.
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia mengonfirmasi bahwa, dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 70 persennya adalah pengguna internet.
Angka yang besar itu berarti sebagian besar populasi kini memiliki akses informasi yang hampir tanpa batas — meski validitas informasi tersebut sering diabaikan di platform media sosial, sebuah ranah yang digerakkan algoritma di mana kecepatan dan visibilitas lebih dihargai daripada akurasi dan verifikasi.
Dalam konteks inilah, konsep pers sehat menjadi semakin mendesak — menuntut profesionalisme jurnalistik, kepatuhan pada kode etik, dan model bisnis yang adaptif.
Tanpa fondasi ekonomi yang solid, kantor berita berisiko hanyut ke dalam sensasionalisme untuk keuntungan jangka pendek, sebuah jalan yang bertentangan dengan tanggung jawab etika pers sebagai pilar demokrasi, yang berbeda dari penyebar informasi acak di internet.
Bagian integral dari tantangan ini adalah kecerdasan buatan (AI) — teknologi canggih yang dapat mempercepat pembuatan konten tetapi rentan disalahgunakan untuk menghasilkan narasi palsu ketika literasi digital masih rendah.
Dengan konten palsu buatan AI yang perlahan menyusup ke industri media, outlet arus utama kini menghadapi ujian nyata sebagai kurator kebenaran. Jurnalis dituntut tidak hanya menulis cepat, tetapi juga menguasai verifikasi digital, keamanan siber, dan dimensi etika penggunaan teknologi.
Hari Pers Nasional 2026 menegaskan bahwa transformasi pers tidak bisa ditunda. Pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan bagi reporter menjadi mendesak, dan kolaborasi antara media, universitas, serta lembaga penelitian perlu dikejar untuk memajukan pelaporan berbasis data sambil mengikuti kemajuan teknologi.
Kedaulatan Ekonomi
Tema optimis Hari Pers Nasional tahun ini mengingatkan bangsa bahwa ekonomi, pada tingkat tertentu, ditopang oleh kualitas pers. Agar Indonesia unggul secara ekonomi, dibutuhkan transparansi kebijakan, akuntabilitas anggaran, dan pengawasan publik yang efektif — yang semuanya bergantung pada informasi yang terpercaya.
Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa populasi Indonesia didominasi warga usia produktif, menandakan bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2040-an.
Periode kritis ini bisa membuka jalan bagi bangsa untuk melompat maju, namun tanpa kebijakan yang tepat dan pengawasan yang kuat, prospek itu berisiko berubah menjadi beban sosial. Dalam hal ini, pers memikul tanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik tetap berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang merata.
Hal yang sama berlaku di tingkat daerah, di mana media lokal memberikan warga jendela untuk melihat bagaimana kebijakan dan program pusat diimplementasikan di lapangan. Pelaporan mendalam oleh media lokal telah menyoroti masalah pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, banyak media masih dibangun di atas fondasi keuangan yang rapuh, dengan beberapa di antaranya mempertaruhkan independensinya dengan mengandalkan konten yang dibayar oleh entitas pemerintah atau bisnis. Tren ini menggarisbawahi urgensi inovasi bisnis.
Dalam hal ini, negara dapat berperan melalui regulasi yang adil, perlindungan karya jurnalistik, dan anggaran iklan yang transparan serta proporsional.
Yang sama pentingnya bagi kedaulatan ekonomi adalah tingkat literasi publik yang baik, karena pers berfungsi optimal dalam masyarakat yang mampu menilai informasi secara kritis. Dalam komunitas seperti itu, hoaks dan propaganda dapat diminimalkan.
Pertimbangan Publik
Sejarah pers Indonesia tidak terpisahkan dari keberanian bangsa. Dari era kolonial hingga periode Reformasi, media bertahan sebagai instrumen untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Maka tidak mengherankan jika Presiden Prabowo memuji peran penting pers dalam menjaga demokrasi dan memelihara kapasitas nalar bangsa — pesan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selama perayaan HPN di Serang.
Seperti dicatat sebelumnya, pers kini menghadapi tantangan baru yang lahir dari polarisasi sosial dan ruang informasi yang padat serta sering membingungkan. Hari Pers Nasional 2026 menyerukan para jurnalis Indonesia untuk merenungkan tugas konstitusional mereka: mengawasi lembaga negara secara objektif sambil memenuhi kebutuhan publik akan informasi tentang kebijakan dan program yang berorientasi pada rakyat.
Dengan tantangan dan prospek kontemporer dalam pikiran, beberapa strategi patut dipertimbangkan. Ini termasuk mendorong kolaborasi antar-media untuk memperkuat mekanisme verifikasi, mendesak transparansi algoritma dari platform digital, serta mempromosikan pelatihan jurnalisme investigatif dan berbasis data untuk mengawasi proyek strategis nasional.
Sama pentingnya adalah upaya nyata untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan jurnalis, yang menghadapi tekanan yang meningkat di era digital. Kurangnya dukungan berisiko merusak kualitas konten, dan pada akhirnya, pers sehat bertumpu pada reporter yang dilindungi dan dihargai.
Sementara bangsa bercita-cita menyambut masa keemasan pada seratus tahunnya di 2045, pers memikul tanggung jawab untuk menjaga aliran informasi yang terpercaya di tengah gemuruh media sosial yang semakin keras — membela akal sehat di tengah polarisasi dan membunyikan alarm setiap kali para pemimpin berisiko mengkhianati kepentingan publik.
Berita terkait: National Press Day 2026: Journalism tested in a world on edge
Berita terkait: Prabowo hails press role in democracy on National Press Day
Penerjemah: Abdul Hakim, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026