Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Shiddiq menyatakan bahwa lahan untuk perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektar, meliputi 11.065 surat keputusan dengan 1,42 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa perluasan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan sosial sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan perhutanan sosial sebagai kebijakan strategis. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses pengelolaan hutan secara legal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
“Ini membuktikan bahwa masyarakat di sekitar hutan tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan. Masyarakat bukan hanya penjaga hutan, tetapi juga pelaku ekonomi hijau yang mampu memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan,” kata Shiddiq pada Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025 di Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Kamis.
Dia menambahkn bahwa perhutanan sosial juga menjadi jalan menuju kemandirian nasional, mendorong swasembada pangan, energi, dan air melalui proyek-proyek strategis nasional seperti ketahanan pangan dan energi melalui kehutanan berbasis masyarakat.
Semua produk dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)—mulai dari pangan, energi, ekowisata, hingga produk hutan bukan kayu bernilai tinggi—dioptimalkan untuk penjualan. Beberapa produk bahkan telah diekspor dan diakui secara internasional.
Melalui KUPS, masyarakat telah merasakan peningkatan kesejahteraan dari penjualan hasil hutan.
Hingga saat ini, telah terbentuk 15.758 KUPS di seluruh Indonesia, menghasilkan 2.987 komoditas—sekitar 18,95 persen dari total komoditas—termasuk pangan, jagung, dan padi lahan kering.
Shiddiq juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengelolaan perhutanan sosial melalui Pengembangan Kawasan Terpadu (IAD). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perhutanan sosial dalam unit regional dan memperbesar skala ekonomi usaha di tingkat lokal, regional, dan nasional.
“Hal ini pasti akan berdampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas lingkungan, dan menjamin kelestarian hutan. Saat ini, IAD telah dimulai di 58 kabupaten dan kota, dengan 24 hingga 28 IAD dalam tahap implementasi, enam dalam persiapan dokumen perencanaan, dan 24 dalam tahap sosialisasi,” ujarnya.
Festival Pesona 2025 diselenggarakan dari tanggal 20 hingga 22 Agustus 2025 di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta. Acara tahunan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema “Menjaga Hutan, Mewariskan Harapan.”
Berita terkait: Indonesia manfaatkan perhutanan sosial untuk tingkatkan ketahanan pangan
Berita terkait: Dua kementerian sinergi langkah berdayakan petani lewat perhutanan sosial
Berita terkait: Perhutanan Sosial siap suplai pangan bergizi untuk program MBG
Penerjemah: Lintang Budiyanti Prameswari, Martha Herlinawati S
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025