Jakarta (ANTARA) – Anggota legislatif Bambang Patijaya menekankan pentingnya menangani masalah penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan cara yang proporsional dan objektif.
“Polemik ini belum selesai. Karena itu, mari selesaikan secara proporsional dan melalui mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dengan narasi emosional,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
Patijaya, yang mengepalai Komisi XII DPR yang membawahi energi, sumber daya mineral, lingkungan, dan investasi, menyatakan bahwa aktivitas tambang di Raja Ampat telah menarik perhatian nasional karena berpotensi merusak lingkungan.
Pemerintah masih melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan peraturan dan standar perlindungan lingkungan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret dan berorientasi solusi, bukan tindakan yang hanya memperkeruh suasana,” kata legislator itu.
Ia menambahkan bahwa situasi di lapangan masih dalam proses verifikasi.
Patijaya juga mengajak semua pihak untuk tidak membuat opini yang tidak berdasar, yang bisa memperburuk persepsi negatif terhadap Raja Ampat, salah satu destinasi ekowisata ikonik di Indonesia.
Ia mengapresiasi respons cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang langsung meninjau operasi tambang di wilayah tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara sebagai langkah antisipasi.
Namun, Patijaya menegaskan bahwa upaya dari satu kementerian saja tidak cukup.
Diperlukan solusi komprehensif dengan koordinasi antar kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.
“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan. Jangan bertindak seolah setiap kementerian bekerja sendiri. Kita butuh usaha kolektif dengan pendekatan tekno kratis, berdasarkan data, fakta lapangan, dan analisis kredibel,” jelasnya.
“Fokusnya adalah memastikan kelestarian lingkungan, keadilan bagi masyarakat lokal, dan proses industri berjalan dalam koridor hukum,” tambahnya.
Berita terkait: Penambangan nikel di Raja Ampat picu debat sengit
Berita terkait: Pemerintah akan tinjau izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Penerjemah: Arnidhya, Kenzu
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025