Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan kolaborasi nasional melalui aksi lintas sektoral untuk mngatasi masalah sampah plastik.
"Sampah plastik bukan cuma masalah lingkungan. Ini krisis yang mengancam ekosistem, kesehatan, dan masa depan kita," ujarnya di ekspo dan forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta pada Minggu.
"Kita harus bergerak dengan aksi nyata, kolektif, dan kolaboratif," tegas Nurofiq.
Seruan ini sejalan dengan tema "Hentikan Polusi Plastik" untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini.
Di acara tersebut, pemerintah meluncurkan versi terbaru Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yaitu program pengungkapan publik untuk meningkatkan tata kelola lingkungan perusahaan, serta Adipura, penghargaan bagi kota dan kabupaten atas prestasi dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan.
Menurut menteri, program-program ini menunjukkan sinyal bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan kesadaran publik, tapi juga reformasi struktural dalam tata kelola lingkungan nasional.
Dalam pidatonya, Nurofiq menyebutkan bahwa pada 2023 saja, Indonesia menghasilkan 10,8 juta ton sampah plastik, dengan lebih dari 6 juta ton tidak dikelola dengan baik.
"Tanpa intervensi serius, di tahun 2050 separuh sampah kita akan berupa plastik," katanya.
Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan berbagai langkah strategis, termasuk pelarangan bertahap plastik sekali pakai hingga 2029, menghentikan impor sampah plastik, memperkuat kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), dan mengembangkan fasilitas sampah-ke-energi di 33 kota besar.
Kementerian juga akan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah daerah yang masih melakukan pembuangan sampah sembarangan.
Berita terkait: Indonesia races to end plastic waste by 2029 amid rising crisis
Berita terkait: Indonesia to mandate producers manage plastic waste from packaging
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Yashinta Difa
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025