Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan ke Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan laporan kemajuan pembangunan IKN kepada para Menteri Deputi Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa ia melaporkan status dan perkembangan pembangunan IKN pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Ia juga memaparkan rencana kerja untuk tahun 2026 hingga 2028, yang akan fokus pada penyelesaian pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sesuai mandat Presiden.
Basuki menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan segera menjadi sebuah ibu kota politik yang modern dan inklusif. “Melalui koordinasi yang erat dengan Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis dapat mempersiapkan IKN menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif serta mampu menjalankan pemerintahan dengan efektif pada tahun 2028,” ujarnya.
Pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 atas inisiatif Presiden Joko Widodo di wilayah Kalimantan Timur, dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN tercermin dalam Perpres 79/2025, yang menetapkan target agar Nusantara resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Komitmen ini ditegaskan kembali dalam pertemuan dengan kepala OIKN dan para menteri pada tanggal 21 Januari lalu, di mana presiden menyetujui dana sebesar Rp48,8 triliun untuk mendukung pembangunan ibu kota hingga tahun 2029. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk mempercepat pembangunan gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru.