Jakarta, VIVA – DPR sedang mempercepat pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu isu utama yang dibahas adalah profesionalitas pengelolaan Danantara.
Baca Juga :
Komisi 3 DPR Ungkap Urgensi Kebut Penyusunan KUHAP Baru
“Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara akan mengadopsi prinsip Business Judgment Rule (BJR), untuk menjaga profesionalisme,” kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai pada Minggu, 2 Februari 2025.
Business Judgment Rule (BJR) adalah sebuah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan dari tuntutan hukum terkait keputusan bisnis yang diambil. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.
BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan pertimbangan yang rasional. Namun, perlindungan ini tidak berlaku jika keputusan tersebut melibatkan unsur penipuan, konflik kepentingan, ilegalitas, dan kelalaian yang berat. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Baca Juga :
Dirjen Pajak Dipanggil DPR Bahas Masalah Coretax, Rapat Tertutup
“Tidak ada motif politik dalam pembahasan ini, karena ini berkaitan dengan kepentingan negara yang besar ke depan,” ujar Herman.
Herman menegaskan bahwa revisi UU Danantara sedang dibahas secara cermat dan komprehensif. Revisi ini, yang diinisiasi oleh DPR, bertujuan untuk mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN.
“Posisi keduanya akan setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.
Di sisi lain, Herman menyatakan optimisme terhadap pembentukan Danantara. Dia yakin bahwa lembaga ini akan menjadi lebih besar daripada super holdings milik negara lain.
“Saya yakin Danantara akan menjadi lebih besar daripada Temasek dan Khazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel,” tegas Herman.
Halaman Selanjutnya
“Posisi keduanya akan setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional,” tegas Herman.