Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ia menganggap industri perbankan syariah sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia.
Selama acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta pada hari Senin, ia menyatakan optimisme tentang peran penting bank-bank syariah dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Islam Indonesia.
“Bank-bank syariah akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melahirkan ekonomi baru. Kita sudah beralih untuk berbicara tentang ekonomi baru daripada yang konvensional. Pertumbuhan ekonomi baru akan mendorong ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Menurutnya, sejak 2020, pemerintah telah memusatkan perhatian pada empat aspek untuk mengembangkan ekonomi Islam: industri keuangan syariah, industri halal, bisnis syariah, dan lembaga sosial syariah.
Amin menyatakan bahwa pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah dan Keuangan (KNEKS) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah.
“Selain menerapkan regulasi yang memfasilitasi, pemerintah telah membentuk KNEKS sebagai bentuk perluasan dari Komite Nasional Ekonomi Syariah. Semua upaya ini dimaksudkan untuk mencakup keempat aspek tersebut,” paparnya.
Amin juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan tindak lanjut dengan membentuk beberapa KDEKS, yang merupakan versi regional dari komite nasional.
“Sebanyak 30 KDEKS telah beroperasi di 30 provinsi. Ini berarti kita hanya perlu mendirikan komite serupa di enam provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Bali untuk mencakup semua 38 provinsi di Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Asbisindo Hery Gunardi mencatat bahwa tingkat pertumbuhan perbankan syariah Indonesia lebih tinggi daripada perbankan konvensional.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa nilai potensial industri halal Indonesia telah mencapai Rp4.253 triliun.
Berita terkait: Wakil Presiden menguraikan empat strategi untuk mengembangkan industri perbankan syariah RI
Berita terkait: Industri keuangan syariah nasional terus tumbuh: kementerian
Penerjemah: Benardy F, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024