Jakarta (ANTARA) – Pemerintah sedang menyelesaikan formulasi instruksi presiden (inpres) untuk mempercepat pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas penunjang lain untuk koperasi dalam program Koperasi Merah Putih (KDMP).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan di Jakarta pada Senin, bahwa pemerintah akan melibatkan perusahaan pangan negara PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengembangan fasilitas tersebut, sesuai dengan yang disepakati dalam nota kesepahaman.
Dia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini juga diproyeksikan untuk memberdayakan kontraktor lokal dan warga desa.
“Makanya, kita harus segera mengambil langkah di lapangan untuk mendata tanah di pedesaan yang akan dipakai untuk membangun gudang dan gerai koperasi,” ujar Juliantono usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Nasional Percepatan Pendirian KDMP.
Menteri itu menyoroti bahwa satgas telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan draf Inpres, yang dia gambarkan sebagai instrumen strategis pemerintah agar KDMP bisa memainkan peran penting dalam memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan.
Dia menambahkan, inisiatif ini juga merupakan aksi nyata untuk memajukan gerakan swasembada pangan Indonesia dan menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk mendorong kemajuan nasional dari daerah pedesaan demi pembangunan ekonomi yang merata.
Juliantono lalu menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk memastikan lebih dari 80 ribu KDMP di seluruh Indonesia dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang diperlukan.
“Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan sistem ekonomi pedesaan yang produktif dan kompetitif,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini mengikuti penandatanganan keputusan bersama oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Danantara Investment Management Agency, dan Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Sebelumnya, pada Jumat (10 Oktober), Juliantono mencatat bahwa pemerintah berencana mengintensifkan pembangunan fasilitas penunjang KDMP mulai tanggal 15 Oktober.
Dia menjabarkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar semua KDMP harus mengoperasikan setidaknya tujuh fasilitas utama: toko kelontong, apotek, klinik, kantor pengelola, gerai layanan simpan pinjam, gudang, dan infrastruktur logistik.
Presiden Prabowo sekaligus meresmikan sekitar 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli. Namun, tidak semua koperasi langsung beroperasi.
Data dari situs web program KDMP menunjukkan bahwa 11.225 koperasi desa memiliki setidaknya satu gerai yang beroperasi, dengan hampir 16 ribu gerai sudah aktif.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Berita terkait: [Tautan berita 3]
Penerjemah: Shofi A, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025