Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan mereka dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh akan terus berlanjut, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan akan bertanggung jawab atas utang proyek tersebut.
“Tidak ada larangan untuk penyelidikan ini,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada Rabu.
Dia menjelaskan bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung bertujuan untuk menentukan apakah ada tindakan korupsi yang terjadi. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, KPK dapat memberitahukan presiden.
“Kalau tidak ditemukan, penyelidikan akan ditutup. Jika ada indikasi, kita bisa menginformasikan ke presiden,” catat Tanak.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dugaan ketidakberesan dalam proyek Whoosh lewat video yang diunggah di channel YouTube pribadinya.
Dia mengungkapkan dugaan korupsi berupa penggelembungan anggaran, atau markup, pada proyek Whoosh.
“Berdasarkan hitungan Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh sekitar 52 juta dolar AS. Di Cina, diperkirakan cuma 17–18 juta dolar AS saja – jadi naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.
“Siapa yang menggembungkan biayanya? Kemana uangnya pergi? Loncatnya dari 17 juta dolar jadi 52 juta dolar,” lanjutnya.
Pada 16 Oktober 2025, KPK mendorong Mahfud untuk melaporkan secara resmi terkait dugaan korupsi ini. Sepuluh hari kemudian, tepatnya 26 Oktober, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil oleh KPK guna memberikan informasi lebih lanjut.
KPK kemudian mengonfirmasi bahwa kasus dugaan korupsi Whoosh telah diselidiki sejak awal tahun 2025.
Sementara itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa sebagai Kepala Negara, dia akan bertanggung jawab penuh atas operasi dan kewajiban keuangan kereta cepat Jakarta–Bandung ini.
“Jangan khawatir dengan isu seputar Whoosh. Saya telah tinjau masalah ini dan akan bertanggung jawab atasnya,” kata Prabowo pada Selasa.
Dia lebih lanjut menyatakan bahwa proyek transportasi publik seperti Whoosh seharusnya tidak dinilai hanya dari untung rugi finansial, tetapi dari manfaat publik yang lebih luas yang mereka berikan kepada masyarakat.