Kamis, 18 Januari 2024 – 23:49 WIB
Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau sekitar 40 persen dari alokasi tahun 2023 yang mencapai 6,05 juta ton. Penambahan subsidi pupuk sebanyak 2,5 juta ton ini diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian di tengah kondisi cuaca yang tidak pasti.
Baca Juga:
Relawan Prabowo Salurkan Bantuan 50 Ton Pupuk Murah di Dua Kecamatan Kabupaten Madiun
Ekonom Mohamad Dian Revindo berpendapat bahwa rencana peningkatan alokasi subsidi pupuk pada tahun 2024 dapat mengurangi biaya produksi petani dan berdampak positif terhadap pendapatan petani. “Ini dapat membantu menurunkan biaya produksi petani, perhitungan BPS menunjukkan bahwa pupuk menyumbang 9,43 persen dari biaya produksi padi sawah,” kata ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI itu di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.
Baca Juga:
Prabowo Sebut Pertanian Sangat Vital: Tanpa Pangan Tidak Ada Negara
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya penambahan subsidi pupuk, maka harga pupuk akan lebih terjangkau, biaya produksi pertanian akan berkurang, dan marjin keuntungan bagi petani akan meningkat. Hal itu dapat menciptakan efek berkelanjutan terhadap taraf hidup petani.
Menurut Revindo, penambahan alokasi subsidi pupuk dilakukan pada saat yang tepat, yakni pada awal musim tanam di tengah kondisi dua fenomena alam El Nino dan Angin Monsun Asia. Kedua fenomena ini akan menyebabkan curah hujan yang tidak merata di Indonesia dan mengganggu musim tanam.
Baca Juga:
Disambut Meriah Warga Blora, Prabowo: Kuat Genggam Tangan Saya
Pupuk subsidi.
Foto:
Dokumentasi Pupuk Indonesia.
Revindo juga menyajikan data bahwa tanpa penambahan dari pemerintah, alokasi subsidi sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan petani. Oleh karena itu, Revindo berharap peningkatan alokasi subsidi yang signifikan ini dapat mengatasi masalah kelangkaan pupuk petani.
Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) dari BPS (2023) mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil hanya Rp5,23 juta per tahun. Hal ini merupakan salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani, termasuk rendahnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian yang tinggal kurang dari 20 persen.
Sebelumnya, pemerintah memberikan pupuk subsidi kepada petani terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dengan adanya penambahan alokasi pupuk subsidi, maka daftar penerima pupuk subsidi akan bertambah mencakup lima kelompok petani yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar.
Lima kelompok petani yang dimaksud adalah petani di hutan desa, petani yang tidak memiliki kartu tani, petani dengan Indeks Pertanaman lebih dari satu, petani di pegunungan, dan petani yang tidak memiliki lahan.
Meskipun demikian, Revindo menyarankan agar penambahan alokasi subsidi ini diiringi dengan perbaikan pada skema dan penyaluran subsidi, yang meliputi pemutakhiran data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta peningkatan kapasitas kios dan gudang pengecer resmi.
Selain itu, diperlukan juga perbaikan pada kebiasaan penggunaan pupuk oleh petani, meliputi ketepatan waktu, lokasi, dan dosis pupuk.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Persero Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa perusahaan siap memenuhi penambahan alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.
“Kami mendukung setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dan memastikan masa tanam yang sukses. Tidak hanya terkait produksi pupuk, Pupuk Indonesia juga akan membantu Kementan dalam memastikan proses distribusi pupuk subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Pupuk Indonesia merupakan BUMN yang diberi mandat untuk memenuhi kebutuhan produksi pupuk nasional dan mendukung peningkatan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah.
Mentan Amran Sulaiman dan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Foto:
Dokumentasi Pupuk Indonesia.
Rahmad menjelaskan bahwa proyek-proyek pengembangan kapasitas produksi, seperti Proyek Pusri IIIB, PSN Kawasan Industri Fakfak, dan pengembangan pabrik pupuk NPK, terus dilakukan oleh Pupuk Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
Pupuk Indonesia akan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi petani.
“Kemudahan akses pupuk subsidi dan peluang bisnis dalam industri pertanian diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi para petani baru sehingga dapat meningkatkan jumlah petani dalam negeri,” katanya. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) dari BPS (2023) mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil hanya Rp5,23 juta per tahun. Hal ini merupakan salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani, termasuk rendahnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian yang tinggal kurang dari 20 persen.