Sabtu, 11 Januari 2025 – 22:45 WIB
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho. Foto: source JPNN
jatim.jpnn.com, SURABAYA – Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan pemerintah terkait dampak dari mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia menilai kasus itu menyengsarakan masyarakat sampai saat ini.
Dia juga memprediksi masyarakat akan terus terbebani hingga 2043. Pasalnya, kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah.
“Bagi saya bukan soal angka, melainkan bunganya yang terus meningkat secara eksponensial. Dampaknya, APBN menjadi tertekan luar biasa,” ujar Hardjuno, Sabtu (11/1).
Hardjuno mengatakan skandal BLBI merupakan contoh dari kreditur, justru menjadi debitur yang membayar kepada debitur lain. BLBI adalah pelajaran pahit tentang hukum dan keadilan ekonomi dipermainkan.
Dia menyoroti keterlibatan oknum pejabat dalam skandal itu yang dinilai menimbulkan imbas kasus BLBI terus berlangsung hingga puluhan tahun. Sistem bunga majemuk pada Obligasi Rekapitalisasi (OR) BLBI juga menciptakan beban keuangan besar.
“Dana yang seharusnya dikembalikan oleh debitor malah disubsidi hingga 2043. Bukannya melunasi, para debitur ini justru diuntungkan dengan pembagian dividen,” katanya.
Menurutnya, undang-undang menyebutkan bahwa hanya Presiden bersama DPR yang punya wewenang menghapus utang seperti ini.
“Utang kita sekarang sudah mencapai Rp8.500 triliun, dan angka ini bisa saja mencapai Rp12.000 triliun jika ada yang ditutupi, termasuk burden sharing dengan Bank Indonesia yang mungkin belum masuk hitungan,” ucap dia.
Hardjuno Wiwoho ingatkan dampak besar korupsi BLBi, diprediksi membebani hingga 2043.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
“