Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, mengatakan bahwa pencegahan terorisme semakin kompleks dan menantang meskipun negara ini tidak mencatat insiden teror dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam beberapa tahun terakhir, terorisme tidak terlihat di permukaan, tetapi kita harus terus memantau dan melacak jaringan kelompok teroris di bawah permukaan,” jelasnya saat pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat.
Dia berharap agar Brigadir Jenderal Sudaryanto, yang dilantik sebagai Deputi BNPT untuk pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
Dengan demikian, katanya, lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan misi pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
“Kami mengucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal Sudaryanto atas peran barunya. Posisi Deputi 1 ini penting karena, sesuai dengan Undang-Undang No. 15/2018, pencegahan merupakan tugas wajib pemerintah untuk mencegah kejahatan terorisme,” tambahnya.
Sebelumnya, lembaga ini menetapkan program kerja untuk tahun 2025, yang akan difokuskan pada keterlibatan masyarakat dan dampak langsung.
Saat memimpin rapat di Jakarta pada 22 Januari 2025, Deputi BNPT untuk penegakan hukum dan peningkatan kapasitas, Inspektur Jenderal Ibnu Suhaendra, menekankan pentingnya menyelaraskan program kerja lembaga dengan misi utama Presiden.
“Program kerja tahun ini diharapkan dapat mendekatkan lembaga kepada masyarakat melalui berbagai program yang memiliki dampak langsung dan menghindari kegiatan seremonial yang tidak perlu,” katanya.
Suhaendra lebih lanjut mengatakan bahwa kegiatan yang tidak bersifat rahasia harus dibuat menjadi publik untuk menunjukkan transparansi.
Langkah ini akan mencerminkan komitmen lembaga terhadap akuntabilitas dan keterbukaan.
Berita terkait: Indonesia menahan 14 warga negara yang dideportasi dari Turki karena keterkaitan dengan teror
Berita terkait: Kementerian, BNPT bersatu untuk rehabilitasi korban terorisme
Berita terkait: Pusat anti-radikalisasi nasional akan didirikan di Jakarta
Copyright © ANTARA 2025