Jakarta (ANTARA) – Indonesia berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp1,7 triliun (US$102,5 juta) yang diselewengkan dari para tersangka korupsi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Total nilai tersebut diperoleh dari penyitaan dana hasil korupsi, lelang barang sitaan, dan pemulihan kawasan hutan, menurut laporan penelitian tentang tahun pertama pemerintahan Prabowo oleh NEXT Indonesia Research and Publications pada hari Sabtu.
NEXT Indonesia menyatakan bahwa dalam periode yang sama, 43 perkara korupsi telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
“Dari tindakan-tindakan ini, Kabinet Merah Putih telah berhasil mengurangi potensi kerugian negara hingga Rp320,4 triliun (US$19,3 miliar),” catat lembaga penelitian tersebut.
Lembaga itu mengatakan bahwa korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di perusahaan milik negara Pertamina pada periode 2018–2023 termasuk salah satu kasus korupsi terbesar yang diselidiki pemerintah, karena menimbulkan perkiraan kerugian potensial sebesar Rp285 triliun (US$17,1 miliar).
Pada berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di bawah kepemimpinanya.
Misalnya, dalam sebuah talkshow di Forbes Global CEO Conference baru-baru ini pada hari Rabu (15 Oktober), presiden menggambarkan korupsi sebagai “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan sebuah negara jika tidak ditangani secara tegas.
“Korupsi itu, menurut saya, adalah penyakit yang sekali mencapai stadium empat, seperti kanker. Sangat sulit, tetapi menurut bacaan saya tentang sejarah, korupsi akan menghancurkan negara, bangsa, dan rezim,” ujar presiden kepada Steve Forbes, Chairman dan Pemimpin Redaksi Forbes Media.
“Saya bertekad untuk mencoba memotong korupsi, dan terkadang, satu-satunya cara adalah dengan memberikan contoh,” tambahnya.
Sementara itu, laporan NEXT Indonesia menyatakan bahwa program “quick win” Presiden Prabowo telah dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam waktu singkat. Program-program tersebut mencakup Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan Sekolah Rakyat.
Lembaga penelitian itu juga menyoroti kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh presiden pada tahun pertamanya menjabat, yang meliputi Koperasi Merah Putih, dana kekayaan sovereign Danantara Indonesia, dan pengampunan hutang macet untuk usaha kecil.
Berita terkait: Prabowo vows to stop trillions lost to Indonesia’s state revenue leaks
Berita terkait: Hajj quota corruption: Billions recovered, KPK eyes suspect reveal
Berita terkait: Indonesia’s KPK says it can probe foreign BUMN executives
*Penerjemah: Bayu Saputra, Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025*