Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sedang memprioritaskan kuota bantuan sosial untuk 4,2 juta penerima baru. Penerima baru ini terdiri dari lansia yang tinggal sendirian, penyandang disabilitas, dan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam konferensi pers pada Jumat malam, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi dan pembaruan data baru terhadap 18,7 juta keluarga penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh BPS dan kementerian.
Dari hasil verifikasi tersebut, BPS menemukan bahwa 4,2 juta penerima dinilai tidak layak mendapat bantuan sosial karena beberapa di antaranya sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil.
Oleh karena itu, bantuannya akan dialihkan ke penerima baru, seperti lansia yang hidupnya sendirian, orang dengan disabilitas, dan keluarga yang rumahnya tidak layak huni.
Amalia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan akurasi dalam menargetkan distribusi bantuan sosial.
“Untuk menggantikan penerima yang tidak layak ini, kami akan memasukkan data kelompok yang sebelumnya termasuk dalam kategori kesalahan eksklusi, artinya mereka sebenarnya layak tetapi belum tercatat,” jelasnya.
BPS dan Kementerian Sosial juga telah menyepakati kriteria prioritas baru untuk calon penerima bantuan sosial, termasuk rumah tangga dengan daya listrik 450–900 watt, kepala keluarga yang tidak bekerja atau berpenghasilan tidak tetap, serta keluarga yang hidup dalam rumah tidak layak huni.
Ada empat kriteria yang ditetapkan untuk rumah yang dianggap tidak layak huni, yaitu yang berlantai tanah dan beratap tidak layak, luas lantai rata-rata kurang dari 7,2 meter persegi per kapita, serta rumah yang tidak memiliki sanitasi yang layak.
“Hasil pembaruan data yang lebih akurat diharapkan dapat mendukung Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat, transparan, dan adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Widyasanti.