Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan program pelatihan dan peralatan memancing kepada para nelayan yang terdampak oleh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang melintasi perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.
Lotharia Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian tersebut, menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem produk kelautan yang kuat dan komprehensif, mencakup sektor hulu dan hilir.
“Bantuan tersebut meliputi program pelatihan budidaya kerang hijau, peralatan keselamatan memancing, dan program pelatihan perbaikan kapal,” katanya di Tangerang pada hari Minggu.
Latif mengatakan program pelatihan tersebut tersedia bagi para nelayan di tiga pusat lelang ikan di Tanjung Pasir, Kronjo, dan Pakuhaji.
Kementerian juga telah mendistribusikan bantuan, termasuk 300 jaket pelampung, 600 paket perlengkapan berlayar, 200 kotak pendingin untuk 17 komunitas bisnis nelayan lokal, dan tiga pompa untuk pusat lelang.
Dia menambahkan bahwa Kementerian juga menawarkan kursus pelatihan pengolahan ikan untuk istri nelayan.
Selain itu, Kementerian telah memberikan beasiswa kepada 10 anak nelayan, memungkinkan mereka untuk belajar di politeknik Kementerian secara gratis.
Direktur Jenderal tersebut menjelaskan bahwa beasiswa ini merupakan cara pemerintah untuk mengembangkan bakat yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam, terutama di sektor perikanan.
Dia berharap pendekatan pendidikan ini akan meningkatkan standar hidup nelayan Indonesia dan keluarga mereka.
“Pada dasarnya, Kementerian berkomitmen untuk membantu nelayan meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan dan memberikan pendidikan penuh biaya bagi anak-anak mereka di institusi kami,” katanya.
Pada tanggal 3 Februari, Kantor Perwakilan Ombudsman Indonesia untuk Provinsi Banten melaporkan bahwa pagar laut menyebabkan kerugian sebesar Rp24 miliar (sekitar US$1,5 juta) bagi sekitar 3.888 nelayan lokal antara Agustus 2023 dan Januari 2024.
Keesokan harinya, dilaporkan bahwa TNI Angkatan Laut Indonesia telah menghapus setidaknya 20 kilometer pagar laut, yang membentang sepanjang pantai 16 desa di enam kecamatan.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid menegaskan bahwa kementeriannya akan membatalkan semua sertifikat hak guna bangun dan kepemilikan atas 263 bidang tanah tenggelam di mana pagar tersebut berada.
Hingga saat ini, Kementerian ATR telah mencabut setidaknya 50 sertifikat.
Berita terkait: Menteri bersumpah untuk membatalkan sertifikat terkait pagar laut Tangerang
Berita terkait: TNI Angkatan Laut Indonesia menghapus 20 kilometer pagar laut di perairan Tangerang
Hak cipta © ANTARA 2025