Tasikmalaya (ANTARA) – Kementerian Sosial RI telah mengirim tim untuk menilai pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yaitu sekolah gratis, guna memastikan program ini berjalan sesuai harapan, ujar seorang pejabat pada Jumat.
Selama kunjungan ke Sekolah Rakyat Integrasi 41 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Idit Supriadi Priatna, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi kementerian, mengatakan program sekolah berasrama ini masih dalam tahap percontohan dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
Penilaian tersebut meliputi fasilitas, infrastruktur, kecukupan tempat tidur, ukuran ruangan, sumber daya manusia, serta aspek pendukung lainnya, tambahnya.
Priatna menyatakan bahwa evaluasi ini juga akan meninjau kondisi siswa. Mereka yang ditemukan menghadapi masalah serius akan segera mendapat dukungan dari lembaga-lembaga di bawah kementerian.
“Jika ada siswa dengan masalah yang signifikan, mereka akan dipindahkan ke pusat layanan sosial kami,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada laporan masalah besar terkait siswa di seluruh negeri dan bahwa para pendidik telah menerima pelatihan yang tepat.
“Kami mempersiapkan para pendidik dengan baik. Kepala sekolah dan guru sedang dilatih, dan sekarang pengasuh asrama dan wali juga sedang dilatih. Ingat, Sekolah Rakyat ini program baru, bukan program lama,” katanya.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengatakan kota ini telah mengoperasikan Sekolah Rakyat di lokasi sementara.
“Beberapa fasilitas akan segera dipenuhi, dan kami sedang menuju pendirian Sekolah Rakyat yang permanen, dengan lahan yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Berita terkait: Indonesia targetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada 2026
Berita terkait: Perpustakaan modern direncanakan untuk Sekolah Rakyat Indonesia
Penerjemah: Feri Purnama, Asri Mayang Sari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025