Senin, 9 Maret 2026 – 13:09 WIB
Jakarta, VIVA – India baru saja mengumumkan pembebasan pajak selama dua puluh tahun untuk perusahaan teknologi asing yang memakai pusat data di negara Asia Selatan itu untuk layanan ke pelanggan luar negeri.
Namun, pembebasan ini tidak berlaku untuk layanan yang diberikan ke klien di India, yang tetap akan kena pajak.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya India untuk menarik investor ke sektor infrastruktur digitalnya yang tumbuh cepat dan menjadikannya pusat global untuk kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.
Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya sudah memberikan berbagai insentif, misalnya dengan memberi status infrastruktur bagi pusat data untuk mempercepat pengembangannya. Beberapa pemerintah daerah juga sudah melonggarkan aturan pakai lahan.
Bulan lalu, New Delhi menjadi tuan rumah sebuah KTT AI global, yang menghadirkan tokoh-tokoh penting di teknologi tersebut, seperti Sam Altman dari OpenAI, Sundar Pichai dari Google, dan Dario Amodei dari Anthropic.
Acara ini menunjukkan India ingin suaranya didengar soal dampak AI bagi negara berkembang dan tentang siapa yang menentukan cara AI dibangun dan dipakai.
Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan menarik sekitar US$800 miliar (Rp13.591 triliun) investasi pusat data pada tahun 2030, menurut firma konsultan Deloitte. New Delhi ingin dapat porsi besar dari aliran modal tersebut.
Konglomerat India seperti Reliance Industries Ltd., yang dipimpin orang terkaya Asia Mukesh Ambani, serta Adani Enterprises dan Tata Group, juga sudah berkomitmen investasi miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI nasional—sebagian bekerja sama dengan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS).
Investasi ini diharapkan bisa menempatkan India sebagai pemimpin global di bidang AI dan komputasi awan serta menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Namun, Direktur Internet Freedom Foundation, Apar Gupta, mengatakan bahwa pusat data tidak sama dengan kepemimpinan AI.
"Mereka cuma menambah server dan penyimpanan, bukan kemampuan untuk membangun dan mengendalikan AI yang canggih," katanya, seperti dikutip dari situs DW, Senin, 9 Maret 2026. Gupta khawatir India terlalu fokus bangun infrastruktur sambil mengabaikan area penting lainnya.
Tanpa investasi dalam riset, sumber daya manusia, dan dataset lokal India, ia memperingatkan negara itu berisiko cuma "menjadi tuan rumah infrastruktur untuk perusahaan global, bukan membentuk teknologinya atau menetapkan aturannya".