Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum atau unsur pidana terkait tanah longsor baru-baru ini di lokasi tambang bawah tanah Freeport.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pada Jumat bahwa keterlibatan divisi penegakan hukum ini bertujuan untuk menentukan apakah ada tindak pidana, seperti kelalaian di pihak perusahaan, yang mungkin menyebabkan kejadian tersebut.
Mengenai permintaan Freeport untuk melanjutkan aktivitas tambang di dua lokasi lain, kementerian masih menunggu hasil evaluasi sebelum mengambil keputusan, jelasnya.
“Jika evaluasi menunjukkan bahwa operasi penambangan di dua situs lainnya layak, kami akan mengizinkannya untuk melanjutkan,” kata Tanjung. Penilaian ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian, tambahnya.
Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan bahwa smelter perusahaan di Gresik, Jawa Timur, untuk sementara ditutup karena kurangnya pasokan konsentrat pasca tanah longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC).
Insiden ini terjadi pada 8 September 2025 di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, yang membuat perusahaan menangguhkan semua aktivitas tambang dan fokus pada operasi pencarian dan penyelamatan untuk tujuh pekerja yang terperangkap di area tersebut.
Semua korban akhirnya ditemukan, dan pada 6 Oktober, Freeport mengumumkan penyelesaian operasi pencarian dan penyelamatan.
“Semoga kami dapat melanjutkan operasi, meski tidak dengan kapasitas penuh, sehingga kami bisa memproduksi konsentrat untuk memasok smelter kami,” ujar Wenas.
Dia menambahkan bahwa perusahaan akan menghitung dampak dari penangguhan selama satu bulan terhadap kinerja produksinya, meski fokus saat ini tetap pada pemulihan area tambang yang terdampak setelah evakuasi korban selesai.