Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mencoba pendistribusian bantuan sosial melalui Payment ID, termasuk di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyaluran bantuan.
“Ini adalah tuntutan. Sekarang, kami ingin transparansi lebih besar, aksesibilitas untuk semua orang, dan efisiensi yang lebih baik. Akan banyak manfaatnya jika kita bisa mendigitalkan penyaluran bantuan sosial,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Selasa.
Payment ID adalah kode unik berisi sembilan karakter yang dihasilkan dari data penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. Ini dirancang untuk menggabungkan informasi keuangan seseorang, mulai dari rekening bank hingga akun e-wallet.
Menurut studi Bank Indonesia, Payment ID juga akan melengkapi dan memperkuat analisis sektor keuangan, terutama dalam pencairan kredit atau pinjaman, tetapi tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan Payment ID, setiap lembaga keuangan tetap memerlukan persetujuan aktif dari nasabah, sebagai pemilik data, untuk mendapatkan profil nasabah yang lebih akurat.
Menteri Yusuf mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan dalam mendigitalkan penyaluran bantuan, mengingat banyak penerima bantuan sosial adalah lansia yang belum terbiasa dengan teknologi. Karena itu, kementerian akan terus menyesuaikan metode penyaluran, termasuk melalui fasilitator bantuan sosial.
Dia menjelaskan bahwa Payment ID akan mempertahankan mekanisme penyaluran yang sama seperti sebelumnya, baik melalui Himpunan Bank Milik Negara maupun PT Pos Indonesia untuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
“Kami mencari solusi terbaik karena, sejauh ini, hanya PT Pos Indonesia yang bisa menjangkau daerah 3T, atau daerah tanpa infrastruktur perbankan. Jadi, kami akan mencobanya dulu, mengujinya, dan meneliti lebih lanjut,” ujarnya.
Dia berharap penyaluran bantuan sosial via Payment ID akan mempermudah pemerintah, bank, dan pihak terkait lainnya untuk memverifikasi bahwa bantuan sampai ke penerima yang tepat.
“Jadi, semoga ke depannya, jika bantuan ini untuk membeli kebutuhan pokok, akan ada barcode, dan hanya bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok. Nanti, lebih atau kurang, tapi ini masih diuji, jadi kita tunggu saja. Kami termasuk dalam tim di sana.”
“Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah membentuk tim untuk mendigitalkan penyaluran bantuan sosial dari berbagai kementerian, salah satunya sedang diuji menggunakan data dari Kemensos,” jelasnya.
Penerjemah: Lintang Budiyanti Prameswari, Martha Herlinawati S
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025